AYOBOGOR.COM - Layanan transportasi publik andalan Kota Bogor, BisKita Transpakuan, masih belum beroperasi sejak awal Januari 2025. Hingga kini, masyarakat terus menantikan kapan bus ini kembali mengaspal.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum memberikan kepastian terkait jadwal operasionalnya, meskipun sebelumnya direncanakan untuk beroperasi kembali pada Februari 2025. Namun, berbagai kendala masih menjadi hambatan dalam memulai kembali operasional BisKita Transpakuan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menjelaskan bahwa keputusan mengenai operasional BisKita Transpakuan masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca Juga: Kronologi Kecelakaan Maut di Gerbang Ciawi Bogor, Banyak Orang Tewas Akibat Tragedi Rem Blong
Selain itu, skema pembiayaan untuk layanan ini yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor juga tengah disusun.
Pada 21 Januari 2025, Dishub Kota Bogor menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan skema untuk pengoperasian BisKita Transpakuan.
"Proses ini sempat terhambat karena adanya perubahan dari versi 5 ke versi 6 dalam proses pengadaan, namun sudah diputuskan bahwa kami akan menggunakan versi 5 untuk kelancaran pengadaan," kata Marse Hendra Saputra.
Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan lelang dan katalog pengadaan yang perlu diselesaikan agar layanan transportasi publik ini bisa berjalan dengan lancar.
Meski ada berbagai kendala, langkah-langkah untuk memastikan kelancaran operasional terus dilakukan. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses pengadaan dan implementasi operasional berjalan sesuai rencana.
Salah satu langkah penting yang sedang dipersiapkan adalah sistem pembayaran elektronik yang akan digunakan dalam BisKita Transpakuan.
Marse Hendra Saputra menambahkan bahwa empat bank besar, yakni BNI, BRI, BCA, dan Mandiri, akan bekerja sama untuk memfasilitasi transaksi yang efisien bagi pengguna layanan.
Selain itu, Dishub Kota Bogor juga sedang bekerja sama dengan Bank Jabar untuk memastikan pendapatan yang diperoleh, baik dari tarif maupun pajak, langsung masuk ke kas daerah.