AYOBOGOR– Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana, terus diperkuat oleh Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pengamanan kawasan sepadan sungai untuk mencegah penyalahgunaan lahan yang berisiko terhadap ekosistem dan keselamatan warga.
Dalam pertemuannya belum lama ini, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan arahan tegas terkait penerbitan riwayat tanah di wilayah sepadan sungai.
Pihaknya menekankan bahwa area tersebut harus tetap sesuai dengan peruntukannya sebagai ruang hijau dan daerah resapan air.
"Jika ada sepadan sungai dengan lebar 15 meter, maka area tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain, terutama pembangunan," ujar Wali Kota Dedie Rachim menegaskan kembali arahan dari Gubernur.
Pemerintah juga berencana untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang masih bermukim di bantaran sungai. Langkah teknis yang akan diambil antara lain relokasi warga atau pelarangan aktivitas yang dapat merusak lingkungan sekitar.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan zona hitam di beberapa titik di bantaran sungai.
Artinya, di zona ini, segala bentuk pembangunan tidak diperbolehkan.
"Gubernur menyoroti bahwa jika penataan kawasan hanya dilakukan secara normatif tanpa tindakan konkret, maka bencana akibat alih fungsi lahan akan terus terjadi. Oleh karena itu, perlu ada langkah konstruktif dalam memperbaiki kelestarian alam dan memastikan keberlanjutan lingkungan di masa depan," katanya.
Baca Juga: KAI Sampaikan Kesiapan Operasi Mudik Lebaran 2025 di Agenda Rutin Jaringan Pemred Promedia
Selain membahas pengamanan sepadan sungai, Dedie Rachim dan Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya sinergi dalam pengelolaan anggaran.
Fokus utamanya adalah memastikan infrastruktur irigasi dan drainase berjalan optimal agar dapat mencegah banjir serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.
"Koordinasi anggaran akan terus dilakukan agar kebijakan ini bisa berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ungkap Dedie Rachim.