AYOBOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mengambil langkah signifikan dengan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50%.
Keputusan ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran ke sektor yang lebih mendesak, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangan siaran pers tertulis yang diterima, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dalam aspek pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Rosan Roeslani Tanggapi Soal Peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI
“Kami DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50%. Anggaran ini nantinya kami dorong untuk dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkap Rusli dalam pertemuan dengan mahasiswa Universitas Pakuan di Gedung DPRD Kota Bogor pada Kamis 27 Februari 2025.
Keputusan efisiensi ini juga sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/SJ. Dalam hal ini, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor melihat perlunya alokasi anggaran yang lebih optimal untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Rusli juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk turut mengawal penyusunan dan implementasi kebijakan ini.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak agar alokasi anggaran yang telah diefisienkan dapat benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.
Baca Juga: Selain Operasi Pasar, Harga Gabah Juga Jadi Fokus Badan Pangan Nasional
“Kami melalui Badan Anggaran (Banggar) telah bersepakat, dan kami membutuhkan dukungan serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa dalam mengawal kebijakan ini,” tambah Rusli.
Langkah DPRD Kota Bogor ini mendapat sambutan positif dari mahasiswa Universitas Pakuan yang melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD.
Mereka memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai langkah konkret dalam memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Rusli berharap bahwa kebijakan ini dapat membantu menyelesaikan berbagai isu sosial di Kota Bogor. Ia menekankan bahwa anggaran yang bersumber dari rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum.