AYOBOGOR - Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa Universitas Pakuan di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis 27 Februari 2025, berlangsung dengan penuh semangat.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang mencakup efisiensi anggaran, kebijakan perundang-undangan yang dinilai merugikan masyarakat, serta isu pemberhentian sementara 3.000 mahasiswa di kampus mereka.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, bersama Ketua BK DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, serta anggota Komisi I dan IV, menerima langsung perwakilan mahasiswa untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi mereka.
Rusli menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor memiliki visi yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan mahasiswa, sehingga tuntutan ini akan segera dikaji lebih lanjut.
Baca Juga: Rosan Roeslani Tanggapi Soal Peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI
"Tuntutan dan aspirasi mahasiswa tentu akan kami perjuangkan ke pemerintah pusat. Kami, DPRD Kota Bogor, memiliki nafas yang selaras dengan perjuangan masyarakat dan mahasiswa," ujarnya dalam keterangan siaran pers yang diterima.
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung masyarakat, DPRD Kota Bogor tengah mengkaji rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Dana yang dihemat dari pemotongan ini akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rusli juga mengajak mahasiswa untuk turut serta dalam mengawal kebijakan ini agar program yang dirancang benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga: Selain Operasi Pasar, Harga Gabah Juga Jadi Fokus Badan Pangan Nasional
"Kami sudah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi, dan DPRD melalui Badan Anggaran akan mengkaji ini secara serius," tambahnya.
Menanggapi isu pemberhentian sementara 3.000 mahasiswa Universitas Pakuan, Ketua BK DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menegaskan bahwa meskipun DPRD akan tetap mengawal isu ini demi kepentingan masyarakat.
Dalam waktu dekat, DPRD Kota Bogor akan mengadakan pertemuan resmi dengan pihak rektorat Universitas Pakuan untuk meminta kejelasan terkait kebijakan tersebut.
