Apabila kapasitas dikembalikan kepada normal sesuai dengan kapasitas angkutan yang akan terjadi adalah membengkaknya tarif angkutan karena penyedia jasa angkutan logistik pun tidak mau rugi.
"Biaya yang dikeluarkan oleh industri tentu akan membengkak juga, karena misalnya dengan tarif tertentu dia bisa mengirim barang sampai 20 ton, karena ada pembatasan barang yang dikirim hanya bisa 15 ton. Sisa 5 ton lagi kan harus mengeluarkan biaya lagi,"paparnya.
Dalam kondisi tersebut, hal yang akan dilakukan oleh pengguna jasa angkutan adalah menaikan harga karena biaya operasional yang tinggi.
Kondisi ini, kata dia, akan terjadi seperti bola salju yang mana biaya operasional makin membengkak dan harga akan naik.
"Biaya operasional transportasi ini memiliki pengaruh sampai 40 persen terhadap harga," katanya.
Mahendra mencontohkan, industri CPO memiliki turunan mulai dari sawit, menjadi barang setengah jadi dan barang jadi dalam bentuk minyak goreng, mentega, dan lainnya.
Pun dengan industri lain yang memiliki produk turunan, termasuk air minum dalam kemasan. Dari bahan baku ke tempat pengolahan bahan setengah jadi akan dikirim menggunakan jasa angkutan.
Saat biaya transportasi membengkak, maka bahan setengah jadi akan mengalami kenaikan harga.
Industri yang memproduksi barang jadi pun akan menaikan harga karena bukan hanya harga dari pemasok barang setengah jadi naik, tetapi juga biaya transportasi untuk dikirim ke agen pun mengalami kenaikan.
"Dampaknya akan seperti bola salju, makin ke hilir kenaikan harganya akan makin besar. Yang akan dirugikan tetap masyarakat yang menjadi konsumen, tentu ini akan berpengaruh terhadap pelemahan ekonomi," paparnya.
Dampak lain yang akan dirasakan juga adalah beban volume jalan yang akan naik.
Dalam hal ini, Mahendra menjelaskan karena ada penurunan kapasitas angkutan, maka secara otomatis barang yang belum terbawa harus diangkut menggunakan kendaraan lain. Kondisi ini akan memicu juga kemacetan lalu lintas.
Dampak terparah kata dia adalah Jawa Barat karena kawasan Industri terbesar di Asia tenggara berada di wilayah Jawa Barat.
Dengan kondisi tersebut, Mahendra berpendapat rencana kebijakan pembatasan ODOL pada 2026 oleh Dedi Mulyadi justru akan merugikan masyarakat Jawa Barat sendiri.
Pakar Transportasi dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Suripno menegaskan bahwa rencana pembatasan perlintasan truk sumbu 3 oleh Dedi Mulyadi tidak dapat diberlakukan untuk jalan nasional.
