Walaupun PT MNC Land mengklaim bahwa sedimentasi ini sudah terjadi sejak mereka mengambil alih proyek pada 2013, bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa kerusakan ini diperburuk oleh kegiatan pembangunan yang terus berlanjut.
Berdasarkan temuan tersebut, KLH dan Komisi XII DPR RI berencana untuk mengawasi lebih ketat proyek ini dan memanggil PT MNC Land untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
Selain itu, revitalisasi Danau Lido menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga ekosistem di hilir Dasar Aliran Sungai (DAS) Cisadane, yang bergantung pada pasokan air dari danau tersebut.
Langkah tegas KLH dalam menghentikan proyek KEK Lido ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Sementara itu, para pihak terkait diharapkan dapat memperhatikan regulasi yang ada demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekosistem. Akankah Airlangga Hartarto ikut terseret dalam pusaran kasus ini?***
