AYOBOGOR – Pemerintah saat ini sedang membenahi sistem tenaga honorer agar nantinya bisa berubah status menjadi PNS atau ASN dengan mengadakan seleksi PPPK. Tapi, itu saja tidak cukup.
Mengapa tidak cukup? Karena tenaga honorer yang ada di Indonesia sangatlah banyak, ada lebih dari ratusan ribu orang.
Tenaga honorer yang ada pun tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan D4 ataupun S1.
Apalagi salah satu syarat bisa mendaftar PPPK adalah minimal pendidikan S1 atau D4.
Terlihat dari salah satu syaratnya saja dengan adanya seleksi PPPK belum tentu bisa mengubah status tenaga honorer jadi PNS.
Justru, pernah ada kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus tenaga honorer November mendatang.
Jika hal itu tetap dilakukan, maka bagaimana nasib para tenaga honorer yang tidak bisa lulus mengikuti seleksi PPPK akibat tidak memenuhi syarat?
Bisa jadi, jika tidak ditangani dengan baik, maka angka pengangguran di Indonesia kembali meningkat.
Untuk menyiasati kemungkinan buruk itu terjadi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama KemenPAN-RB melalui rapat koordinasi telah menemukan titik terang dan mengerucutkan alternatif yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat tersebut menegaskan, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan kemanusiaan dan komitmen tenaga honorer.
Lebih lanjut, berikut usulan yang disarankan bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan PPPK:
1. Adakan pelatihan kewirausahaan
2. Memberikan sejumlah dana untuk modal usaha
3. Daftarkan Kartu Prakerja
4. Tandatangani MOU dengan BUMD, swasta, maupun BUMN
5. Memotivasi seluruh investasi demi pemberdayaan tenaga non PNS atau non ASN
