AYOBOGOR.COM -- Isu korupsi Bansos atau bantuan sosial makin kencang bergulir setelah kantor Kementerian Sosial (Kemensos) digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun Menteri Sosial Tri Rismaharini malah mengaku bersyukur dengan penggeledahan oleh KPK pada Selasa, 23 Mei 2023. Ia mengatakan, berbekal pengalamannya saat masih berstatus pegawai negeri sipil di Kota Surabaya, dia merintis e-goverment untuk menciptakan transparansi anggaran.
Program e-goverment Risma terapkan saat menjadi Kepala Bapenda Surabaya hingga Kabag Bina Pembangunan Kota Surabaya. Karena saat itu ia memegang anggaran pemerintah kota hampir sebesar 50 persen.
Hal itu membuatnya lebih mengerti tentang mekanisme anggaran pemerintahan. Sehingga, dugaan korupsi penyaluran bansos beras tahun 2020 di Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial, menjadi salah satu hal yang disyukuri Risma.
"Kemensos bersyukur pada kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu aib. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Biar saya mudah mengingatkan temen-temen Kemensos," ujar Risma.
Ia mengaku senang apabila e-goverment yang dia terapkan di Kemensos dapat membuka mata jajaranya. Risma mengakui dirinya memikul beban untuk bertanggung jawab mengurusi orang miskin. Maka itu ia tidak memiliki niat sedikitpun untuk memainkan anggaran.
Risma menegaskan bansos yang dikucurkan selama masa kepemimpinannya tidak lagi dalam bentuk barang. Sebab arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mengubah penyaluran bansos dalam bentuk uang pada 2021 menjadi perintah bagi dirinya.
"Karena saya memegang arahan bapak presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang. Itu saya pegang,"kata Risma.
Sehingga sejak 2021, tidak ada bansos beras di Kemensos. Ia pun menolak untuk memberikan bansos dalam bentuk barang.
Karena pengawasan penyaluran dalam bentuk barang pasti lebih rumit dan akan memakan waktu. Oleh karena itu, program pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng maupun BLT BBM diwujudkan dalam bentuk uang bukan barang.
"Jadi nanti kalau ada 2020 ada bansos beras itu bukan dari Kemensos. Saya sudah enggak mau kalau bentuk barang," ujar Risma.
Penggeledahan Kantor Kemensos
KPK menggeledah Gedung Kemensos pada Selasa, 23 Mei 2023. Dari situ, KPK menemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi bansos untuk KPM PKH Tahun 2020-2021.
"Selama proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.