AYOBOGOR.COM -- Pada beberapa waktu lalu, kami telah memberikan prediksi bahwa setelah tanggal 12 November, akan semakin banyak pembaruan terkait penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT, baik untuk penerima yang melalui kartu KKS periode dua bulan, maupun yang beralih dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS.
Tanggal 12 November memang menjadi batas akhir untuk proses perbaikan data bagi KPM yang beralih dari PT Pos ke kartu KKS, serta untuk verifikasi dan validasi KPM PKH dan BPNT baru. Dan ternyata, prediksi tersebut terbukti benar.
Hingga 14 November 2024, sudah mulai banyak terlihat update terbaru terkait bantuan PKH dan BPNT di aplikasi SIKS-NG.
Salah satunya adalah pembaruan untuk KPM PKH yang beralih dari PT Pos ke kartu KKS. Sebagian besar KPM yang belum menerima bantuan sejak bulan Juli kini mulai terlihat kemajuan dalam proses pencairannya.
Banyak KPM yang sejak bulan Juli belum menerima bantuan, baik untuk tahap ketiga (Juli-Agustus-September) maupun tahap keempat (Oktober-November-Desember).
Sebelumnya, pada aplikasi SIKS-NG, untuk periode salur Juli-Agustus-September, keterangan statusnya masih kosong atau "strip", yang berarti prosesnya masih dalam tahap verifikasi dan belum bisa dicairkan.
Namun, hari ini kami mendapatkan kabar bahwa meskipun bantuan tahap ketiga belum dicairkan, bantuan untuk tahap keempat (Oktober-November-Desember) sudah memasuki tahapan evaluasi komponen keluarga.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kelayakan setiap anggota keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan PKH. Proses evaluasi ini penting untuk menentukan apakah KPM tersebut masih berhak menerima bantuan PKH sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan.
Meski keterangan SP2D masih kosong, ini menunjukkan bahwa bantuan PKH tahap ketiga dan keempat kemungkinan akan dicairkan secara rapel atau sekaligus.
Jika KPM memiliki anggota keluarga lansia, maka bantuan yang diterima bisa mencapai Rp1,2 juta, yang mencakup bantuan untuk dua tahap, yakni tahap ketiga dan keempat. Diperkirakan, bantuan ini akan segera masuk ke tahapan final closing, diikuti dengan verifikasi cek rekening, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), SP2D, dan Standing Instruction (SI).
Proses Pendistribusian Kartu KKS
Berkaitan dengan distribusi kartu KKS untuk KPM yang beralih dari PT Pos, ada kemungkinan besar pendistribusian kartu ini akan dilakukan setelah Pilkada serentak selesai, yakni sekitar akhir November atau awal Desember 2024.
Hal ini dikarenakan distribusi kartu KKS memerlukan pengumpulan banyak orang di satu lokasi, yang dapat menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan menjelang Pilkada. Oleh karena itu, Kemensos kemungkinan akan menunda pendistribusian hingga pasca Pilkada untuk menghindari kerumunan massa.
Update Bantuan BPNT: Pencairan Mulai Dipercepat