AYOBOGOR.COM - Pada 7 Februari 2025, Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) digelar di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya penguatan pertahanan negara, yang telah menjadi amanat konstitusi.
Melalui akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, dijelaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang kemudian diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.
Baca Juga: 5 Tempat Wisata Kuliner Malam di Bogor, dari Jalan Semeru hingga Kawasan Jembatan Merah
"Dewan Pertahanan Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024," ujar keterangan dari akun Instagram tersebut.
"Dalam sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional, Presiden menegaskan pentingnya pertahanan bangsa dan perlindungan rakyat sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," sambungnya lagi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa DPN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global dan tantangan nasional.
"Hadirnya Dewan Pertahanan Nasional diharapkan menjadi pilar strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global serta tantangan nasional," lanjutnya.
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa DPN akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian.
Selain itu, DPN akan memiliki tiga kedeputian yang meliputi bidang Geopolitik, Geostrategis, dan Geoekonomi. Keberadaan DPN diharapkan dapat memperkuat kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh.
Sjafrie Sjamsoeddin, selaku Menteri Pertahanan dan Ketua Harian DPN, dalam laporannya menyampaikan bahwa lingkup tugas DPN mencakup berbagai permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara.
DPN akan memberikan usulan atau solusi terhadap kebijakan dan tindakan strategis yang diambil oleh Presiden.
