AYOBOGOR.COM - Geger terjadi di SMPN 3 Citeureup Bogor karena dugaan manipulasi PPDB oleh oknum operator sekolah, dimana sejumlah orang tua siswa mengeluh setelah membayar agar anak mereka diterima namun malah dinyatakan tidak lolos.
Polisi mengimbau orang tua yang merasa dirugikan untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah konfirmasi bahwa 59 orang tua telah membayar sejumlah uang kepada oknum di SMPN 3 Citeureup Bogor, dengan jumlah mencapai Rp 2,5-3 juta.
Namun, pihak kepolisian belum meminta keterangan dari oknum tersebut, menunggu laporan resmi dari pihak korban.
Peristiwa ini terjadi pada saat daftar ulang peserta didik di SMPN 3 Citeureup, dimana sejumlah besar orang tua datang untuk mempertanyakan mengapa anak-anak mereka tidak lolos seleksi, meskipun sebelumnya telah diterima melalui aplikasi PPDB online.
Kepala Kepolisian Citeureup, Kompol Victor Hamonangan, menjelaskan bahwa ada dugaan pungutan liar (pungli) untuk memastikan agar siswa diterima di sekolah tersebut.
Puluhan orang tua siswa yang merasa dirugikan protes di depan SMPN 3 Citeureup, menyebutkan bahwa mereka telah membayar administrasi kepada operator sekolah yang mengklaim bisa meloloskan anak-anak mereka, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal, mengonfirmasi bahwa telah menerima laporan terkait kecurangan ini, dan menegaskan akan memberikan sanksi berat termasuk pemecatan bagi oknum yang terlibat.
Kadisdik juga menekankan pentingnya menjalankan tugas sesuai aturan tanpa adanya manipulasi, terutama dalam proses PPDB yang menjadi tanggung jawab operator sekolah.
Kasus ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena merugikan banyak pihak yang berharap anak-anak mereka bisa bersekolah di SMPN 3 Citeureup sesuai dengan yang diharapkan.
Kadisdik Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal, mengklarifikasi bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi menyeluruh terkait kasus ini untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik pungutan liar tersebut.
Dia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang memanipulasi data PPDB demi kepentingan pribadi atau kelompok.
