"Jadi setiap kali pemilu muncul perjanjian. Apa motifnya? Kenapa tiba-tiba muncul? Itu yang mesti ditanyakan ke mas Sandi kenapa muncul," lanjut Hendri.
Diketahui sebelumnya bahwa, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno menolak kembali bicara soal utang Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017.
Pada saat itu, Anies berpasangan dengan Sandiaga memenangkan pertarungan melawan Ahok-Djarot.
Sandiaga mengatakan, sudah tidak ingin lagi mengungkit biaya kampanye dan utang Anies pada Pilgub DKI 2017.
Menurut dia, hal itu diputuskan setelah menerima masukan keluarga dan salat istikarah.
"Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan, tapi dari saya cukup sekian," sebut Sandiaga di Acara Harlah NU, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (7/2/2023).
Pada awalnya, Sandiaga Uno yang mengungkap adanya perjanjian dan utang piutang tersebut. Akibatnya, pro dan kontra terjadi di masyarakat.
Sandiaga Uno mengatakan, saat ini ingin fokus menatap masa depan.
Dia tidak ingin lagi mengungkit masa lalu. Terlebih, sebentar lagi akan ada Pemilu 2024.
"Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita," tutur Sandiaga Uno.
Sandiaga menegaskan, sampai saat ini hubungannya dengan Anies Baswedan baik-baik saja. Meskipun keduanya sudah tidak lagi bersama di Pemprov DKI.
"Kami bersahabat dan sebagai seorang sahabat sekarang tugasnya saya di kementerian pada tugas saya untuk membangkitkan ekonomi dan tentunya menjaga, mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata," tutur Sandiaga Uno.
Menurut Hendri, statementnya Sandiaga Uno sangat lucu. Itu kebiasaan baru yang perlu ditiru. Kalau menang lunas. Apa untungnya? Untungnya buat rakyat karena rakyat tidak terbebani kepala daerah yang harus mengembalikan ongkos pilkadanya, ongkos pilgubnya.
Hendri mengatakan, perjanjian itu sudah dianggap selesai.
Sehingga, perjanjian utang tersebut juga tidak merugikan rakyat Jakarta.