Selain itu, Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang berupaya untuk menyesuaikan beberapa bantuan sosial, seperti BPNT, agar dapat digunakan untuk membayar iuran PBI bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Sebagai tambahan, Menteri Sosial juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan tepat waktu, terutama di tengah tantangan ekonomi yang ada. "Kami akan memastikan bantuan sosial sampai tepat waktu. Terutama di tahun 2025, dengan adanya peningkatan PPN menjadi 12%, kami ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga," ujarnya.
Meskipun saat ini belum ada program baru yang secara langsung mengantisipasi kenaikan PPN, penyaluran bantuan yang cepat dan tepat waktu akan menjadi solusi utama.
Sementara itu, Kepala BPS, Samalia, menjelaskan bahwa proses penyusunan data tunggal ini melibatkan empat tahapan utama: penunggalan individu, penunggalan keluarga, pengecekan ulang dengan data lain seperti data PLN dan BPJS Kesehatan, serta pemeringkatan data untuk memastikan akurasi dan ketepatan. Proses ini akan terus diperbarui sesuai dengan perubahan populasi, seperti adanya penduduk yang meninggal atau pindah tempat tinggal.
Dengan adanya data tunggal sosial ekonomi yang lebih terintegrasi, diharapkan program bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat lebih efektif dan efisien. Semoga kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan perlindungan sosial yang lebih baik, dan membantu mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.
Jadi, bagi pemegang kartu KIS PBI atau BPJS gratis, di tahun 2025 mereka akan semakin banyak menerima bantuan yang sesuai dengan tingkat kesejahteraan mereka, yang tentunya akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan di Indonesia.