AYOBOGOR.COM - Penetapan Upah Minimun Kabupaten/Kota atau UMK 2024 di Jawa Barat masih berlangsung hingga saat ini.
Sejumlah daerah di Jawa Barat sudah menetapkan UMK 2024. Di wilayah pantai utara (pantura), contohnya seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang.
Namun penetapan tersebut sempat diiringi dengan aksi demonstrasi dari kelompok buruh, begitu juga untuk daerah yang belum mengumumkan UMK 2024.
Kendati batas waktu pengumuman UMK masih bisa dilakukan beberapa hari lagi, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyoroti situasi penetapan upah di wilayahnya.
Menurut dia, semua pihak yang berkepentingan dalam penetapan upah bisa sabar dan dapat menahan diri.
Menurut dia, dialog merupakan jalan yang dapat dilakukan agar semua pihak bisa memahami situasi dan kebutuhan pengupahan ke depannya.
"Diharapkan semua pihak untuk mengedepankan dialog yang konstruktif sehingga segala isu dan perdebatan akan kita carikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak," ujar Bey, Kamis, 23 November 2023 dikutip dari laman Pemprov Jawa Barat.
Dia juga memastikan, sebagai penjabat gubernur, akan melakukan langkah strategis sehingga urusan penetapan upah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konflik.
"Saya akan melakukan langkah-langkah strategis untuk hal ini dengan tetap mengedepankan hubungan industrial yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku," katanya.
Sebagai informasi, terdapat beberapa daerah yang sudah menetapkan UMK 2024. Ada daerah yang merumuskannya menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.
Namun ada juga daerah yang menetapkan UMK 2024 tidak menggunakan rumus dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI itu.
Penetapan dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari kaum buruh. Usulan itu lalu akan dikirimkan kepada Pemprov Jawa Barat.
Bey kemudian akan mengesahkannya dengan pengumuman paling lambat pada 30 November 2023.