Hasyim menjelaskan, ketentuan tersebut juga berlaku bagi mantan narapidana yang bebas sebelum tahun 2022 karena putusan MK dianggap berlaku sejak konstitusi UUD 1945 ada. Sebab, putusan tersebut merupakan hasil uji materi terhadap pasal dalam UUD 1945.
"Putusan MK sudah ada sejak konstitusi ditulis, bukan sejak putusan MK dibacakan," kata Hasyim dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
