Untuk PKH dan BPNT periode November-Desember, pencairannya diprediksi baru bisa dilakukan setelah Pilkada Serentak pada 27 November 2024.
Meskipun beberapa bantuan sudah mulai disalurkan, proses administrasi yang masih berlangsung menyebabkan penyaluran PKH dan BPNT kemungkinan besar akan terlambat.
Hal ini dikarenakan data penerima bantuan dan proses SPM (Surat Perintah Membayar) serta SP2D (Surat Perintah Pembayaran Daerah) masih dalam tahap verifikasi.
Pesan Menjelang Pilkada
Baca Juga: Kemensos Cairkan Bansos Rp400 Ribu hingga Rp5 Juta, Data KPM DTKS Diganti Jadi DTSE
Menjelang Pilkada serentak 2024, diharapkan para penerima bantuan sosial dapat menjaga keharmonisan di masyarakat meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.
Pilkada adalah momentum untuk memilih pemimpin dengan cara yang damai, tanpa memecah belah persatuan.
Dengan terus dipantau dan diperbarui, diharapkan seluruh bantuan sosial yang telah direncanakan dapat segera terealisasi, memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan sebelum tahun 2024 berakhir.***
