Negara Rugi Hingga Rp125 Miliar! KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Warganet Beri Tanggapan Menohok

photo author
- Jumat, 28 Juni 2024 | 12:12 WIB
Negara Rugi Hingga Rp125 Miliar! KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Warganet Beri Tanggapan Menohok
Negara Rugi Hingga Rp125 Miliar! KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Warganet Beri Tanggapan Menohok

Tak sedikit juga warganet yang ingin nama bansos presiden diubah menjadi bansos negara karena cenderung berpihak kepada satu orang saja sebab presiden itu adalah satu orang.

Selain itu, tak sedikit warganet yang menilai pemerintah lemah dalam menegakkan hukum untuk para pelaku korupsi.

“Bansos aja kena korupsi, apa lg ntr makan bergizi gratis,” sindir salah seorang warganet yang diberikan dengan tambahan satu buah emoji tertawa.

“Itupun kalo bergizi,” balas salah seorang warganet yang diberikan dengan tambahan tiga buah emoji tertawa.

Baca Juga: Resmi Diperpanjang! Jadwal Pencairan Bansos di 3 Kecamatan Ini Dilanjutkan hingga Bulan Juli 2024, KPM Siap-Siap

“Pendidikan gratis kalo dilakuin juga sama rawan nya,” balas salah seorang warganet lainnya.

“Bisa tidak jangan menormalisasi kata bansos presiden, emngnya itu dari uang pribadi presiden,” harap salah seorang warganet.

“Tapi presiden adalah sebuah lembaga,” timpal salah seorang warganet.

“Info waktu itu Bu Sri Mulyani bilang itu uang dinas dari Presiden Jokowi untuk rakyat makanya sekalian di buat namanya bansos istana presiden,” timpal salah seorang warganet lainnya.

Baca Juga: Jumat Gembira! 2 Bantuan Sosial Cair Hari Ini 28 Juni 2024, Apakah Salah Satunya BLT MRP Rp600.000?

“Namanya bansos presiden, tapi kalau korupsi yang masuk penjara orang lain,” sindir salah seorang warganet lainnya yang diberikan dengan tambahan tiga buah emoji menangis deras dan tiga buah emoji tertawa terbahak-bahak.

“FYI korupsi bantuan kemanusian hukumannya itu hukuman mati lohhhhh,” terang salah seorang warganet.

“Teori hukumnya sama dengan teroris tapi pelaksanaannya … hahaha padahal lebih parah dari teroris yg mati paling banyak ratusan.. akibat korupsi pejabat ribuan rakyat kena belom lagi kalo mereka seenaknya naik2 BBM dan semua pajak2,” balas salah seorang warganet.

“Negara kita hukumny ada tapi pelaksanaannya ga ada. Jadi kalimat “pamali” sebenarnya implementasiny jauh lebih kuat daripada UU apapun buatan pejabat,” balas salah seorang warganet lainnya.

Baca Juga: Besok Cair Lagi! Jadwal Pencairan Beras 10 Kg Tahap 6 Tanggal 29 Juni di Kelurahan Ini, Catat Waktunya

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Septina Ayu Handayani

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X