Sejak hari itu juga, layanan di kantor imigrasi dilaporkan mengalami gangguan. Kominfo menyatakan setidaknya 239 instansi pemerintahan lain yang juga terdampak.
Namun, menurut Aulia, gangguan pada layanan instansi pemerintahan hanyalah satu dari sekian dampak dari peretasa PDN oleh hacker.
Dampak yang lebih serius lagi adalah keamanan. Sebab informasi data yang saat ini berada di bawah kendali hacker bisa digunakan untuk hal-hal yang membahayakan pemilik identitas. Misalnya keamanan finansial.
Aulia yang kini bertugas di Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dengan spesialisasi cyber security ini mengutarakan tentang penyebab awal terjadinya peretasan.
Peretasan bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya human error atau faktor infrastruktur. Faktor human error berarti adanya ketidaksiapan SDM.
Misalnya, ada petugas yang kurang teredukasi sehingga melakukan tindakan yang berbahaya bagi keamanan siber. Misalnya membuka situs yang mencurigakan.
Namun, lanjut eks penyidik KPK ini, gangguan akibat faktor human error umumnya bisa diselesaikan dalam hitungan jam.
Sedangkan peretasan PDN sesuai siaran pers BSSN x Kominfo sejak 24 Juni lalu hingga kini belum bisa diatasi sepenuhnya.
Baca Juga: Selamat BLT Ini Telah Berhasil Cek Rekening dan Ada Penyaluran Bansos MRP di Bulan Juni
Selain faktor human error, ada pula faktor infrastruktur, yaitu jika memang kurang memadai. Namun, proyek Pusat Data Nasional ini menghabiskan anggaran sebesar Rp2,6 triliun.
Aulia menyatakan anggaran yang berasal dari APBN dan hasil loan dari Perancis ini seharusnya sudah cukup memadai.
Oleh karenanya, peretasan Pusat Data Nasional hingga menyebabkan hilangnya kendali pemerintah pada data negara hingga berhari-hari, menurutnya mencurigakan.
Aulia menyatakan untuk benar-benar mengetahui penyebab terjadinya peretasan dan penyanderaan data nasional oleh hacker ini, harus ada audit dan penyelidikan pada proyek Pusat Data Nasional.***
