Ia menambahkan, ia berharap setelah sidang sengketa Pilpres 2024 selesai dilaksanakan masyarakat bisa kembali bersatu.
Sebab faktor eksternal dan geopolitik yang tentunya melibatkan masyarakat akan memengaruhi bersatu atau tidak bersatunya masyarakat.
Ia juga mengatakan mendukung proses transisi pemerintahan sekarang ke pemerintahan yang baru dan tinggal menunggu keputusan KPU.
Sebagai informasi, sebelumnya empat menteri Republik Indonesia diundang oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 yang digelar pada Jumat, 5 April 2024.
Empat menteri tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto.
Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Terakhir, Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Menko PMK mengatakan jika tidak ada manusia yang bisa netral 100% sehingga apabila manusia mengatakan jika dirinya adalah pihak yang netral 100% itu pasti bohong.
Sebab manusia pasti memiliki kecenderungan untuk tendensius atau cenderung berpihak kepada satu pihak baik disengaja maupun tidak disengaja.
Keberpihakan tersebut muncul bisa bersumber dari akal sehat, naluri, insting. Bahkan, bisikan gaib.
Ia mengatakan jika Jokowi memang sudah sering menyalurkan bansos sejak awal menjabat misalnya untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Muhadjir menambahkan, jika Jokowi selalu mendorong agar penyaluran bansos bisa dilakukan pada awal tahun sehingga biasanya penentuan DIPA dilakukan di akhir tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan jika Jokowi juga sering melakukan kunjungan terutama di daerah yang sering terjadi proyek dan yang sedang banyak proyek saat ini terjadi di Jawa Tengah.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjaga agar tidak mangkrak (terbengkalai) dan untuk mengecek tanggapan masyarakat terkait bansos.
Kemudian, Muhadjir mengandaikan misalnya Jokowi melakukan kunjungan ke 40 titik untuk menyalurkan PKH (Program Keluarga Harapan) dengan dengan total 800.000 KPM.
Ia meyakini, 800.000 KPM tersebut tidak akan memengaruhi kemenangan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua.
