AYOBOGOR.COM - Bansos merupakan sumber penopang ekonomi keluarga.
Dengan dana bansos, keberlangsungan ekonomi keluarga menjadi terjamin, apalagi bagi KPM dengan penghasilan tidak tetap.
Namun, sistem penyaluran bansos melalui beberapa cara yakni melalui kartu KKS dan PT Pos Indonesia, bisa menjadi celah bagi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung.
Baca Juga: Ironisnya Bantuan Bencana dan Momen Kampanye
Untuk menjaga penyalahgunaan bansos oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka pemerintah membuat aturan khusus.
Bantuan sosial (Bansos) hanya bisa dicairkan oleh pengurus bansos yang namanya tertera sebagai penerima bansos atau disebut pengurus bansos.
Ini berlaku untuk semua jenis bansos, baik PKH, BPNT, maupun MRP.
Sistem ini berlaku untuk penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Buka Bersama Sudah Biasa, Sahur Bersama di 8 Kafe di Bogor Ini Tawarkan Sensasi Berbeda
Namun untuk melalui KKS masih rawan jika akses PIN kartu KKS tidak dijaga kerahasiaannya.
Lalu, bagaimana jika pengurus PKM meninggal? Apakah bansos akan hangus dan dihentikan?
Oleh karena itu Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa kemensos telah menyediakan sistem yang support akan kondisi seperti disebutkan diatas.
Dalam rapat kerja bersama komisi VIII DPR RI, Tri Rismaharini menambahkan bahwa di aplikasi cek bansos milik kemensos terdapat menu "usul" dan "sanggah".
Baca Juga: Ugal-Ugalan Bantuan Pupuk dan IKN
