AYOBOGOR.COM - Beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Demak dan Kudus di Provinsi Jawa Tengah, baru-baru ini dilanda banjir bandang akibat hujan dengan intensitas tinggi.
Kejadian ini mengakibatkan enam tanggul utama jebol dan rumah-rumah warga terendam air, memaksa mereka untuk mengungsi.
Menanggapi situasi ini, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli bergerak cepat melakukan penyaluran bantuan tanggap bencana bagi warga terdampak.
Baca Juga: Buka Bersama Sudah Biasa, Sahur Bersama di 8 Kafe di Bogor Ini Tawarkan Sensasi Berbeda
Bantuan diberikan berupa pemberian puluhan ribu makanan cepat saji, selimut, paket sembako, survival kit dan lain-lain.
Namun, ironisnya, bantuan ini tampak melimpah saat kampanye.
Pada Maret 2024, pemerintah kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan kepada masyarakat miskin yang termasuk keluarga penerima manfaat (KPM).
Bantuan ini seharusnya menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana.
Baca Juga: Ugal-Ugalan Bantuan Pupuk dan IKN
Namun, penyaluran bantuan ini sering kali menjadi sorotan karena dianggap lebih banyak dilakukan saat kampanye ketimbang saat bencana benar-benar terjadi.
Dalam konteks ini, masyarakat berharap agar pemerintah dapat lebih responsif dan tepat waktu dalam penyaluran bantuan, terutama saat bencana terjadi.
Mereka membutuhkan bantuan tersebut untuk memulihkan kehidupan mereka, bukan hanya saat kampanye.
Namun, pemerintah berargumen bahwa penyaluran bantuan saat kampanye adalah bagian dari program sosial mereka dan bukanlah upaya untuk mempengaruhi pemilih.
Baca Juga: Apakah KPM Penerima Bansos Beras 10 Kg Juga Mendapatkan BLT MRP, BPNT dan PKH?
