AYOBOGOR.COM -- Tarif Biskita Transpakuan di Kota Bogor masih dibahas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Pemkot Bogor sendiri sudah mengajukan usulan tarif untuk dirumuskan oleh BPTJ.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Pemkot Bogor sudah melakukan perhitungan dan kajian terkait tarif Biskita Transpakuan. Adapun saat ini, pengguna Biskita Transpakuan masih belum dikenakan tarif atau gratis.
“Sekarang sedang dalam proses pembahasan di BPTJ. Kami sudah mengusulkan tarifnya, dan kita menunggu bolanya di BPTJ dibahas, itu sudah lewat proses kajian,” kata Bima Arya dilansir dari Republika.co.id pada Senin, 27 Februari 2023.
Baca Juga: Lowongan Magang Cleaning KAI Services 2023 untuk Lulusan SMA, Cek Syaratnya
Ia berharap, tarif Biskita Transpakuan bisa diterapkan secara terintegrasi atau terusan. Hal itu seiring dengan penambahan koridor di Koridor 3 dan Koridor 4.
“Tapi nanti kita lihat sejauh mana itu bisa diterapkan tahun ini,” katanya.
Sejauh ini, Pemkot Bogor tidak berencana untuk menambah jumlah bus di setiap koridor. Dimana di setiap koridor ada 10 unit bus yang beroperasi. Saat ini masih ada empat Koridor, yakni 1, 2, 5, dan 6.
“Insya Allah akan ditambah (koridor). Kita tidak menambah bus di koridor yang sama, kita menambah dua koridor lain,” katanya.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan, penerapan tarif terusan sendiri dibuat agar meringankan biaya yang dikeluarkan pengguna Biskita Transpakuan saat mulai diberlakukan nantinya.
Maka itu, Pemkot Bogor belum mengumumkan penerapan tarif Biskita Transpakuan yang sebelumnya dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada awal Januari 2023.
Baca Juga: Lansia 70 Tahun ke Atas Dapat Berapa di PKH Tahap 1? Daftar Penerima Bisa Diintip di LINK Ini
Ia beralasan, penundaan pengumuman tarif Biskita Transpakuan karena beberapa pertimbangan aspek teknis yang musti diselesaikan. Besaran tarif yang diusulkan pun telah melewati kajian terkait Ability To Pay (ATP) yaitu Kemampuan masyarakat dalam membayar tarif, dan Willingness To Pay (WTP) atau kemauan masyarakat dalam membayar tarif yang ada.
“Jadi dua unsur ini yang kita proses untuk didata dan dikaji, termasuk juga karcis ini bisa menjadi karcis terusan,” ujar Bima Arya.