Namun, KLH menemukan bukti bahwa pendangkalan semakin parah akibat proyek pembangunan yang terus berlanjut, meskipun pembangunan tersebut telah dihentikan sementara oleh KLH.
KLH bersama Komisi XII DPR RI berencana untuk mengawasi lebih ketat proyek ini dan memanggil PT MNC Land untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, menegaskan bahwa kegiatan pembangunan yang terus dilanjutkan melanggar hukum dan harus dihentikan segera.
Hanif Faisol Nurofiq menambahkan bahwa revitalisasi Danau Lido tidak hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga untuk keberlanjutan ekosistem di hilir Dasar Aliran Sungai (DAS) Cisadane, yang bergantung pada air dari danau tersebut.
Jika kerusakan ini dibiarkan, ketersediaan air bersih bagi masyarakat di hilir Cisadane dapat terancam. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen KLH dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta memperingatkan agar semua pihak mematuhi aturan yang ada demi kelangsungan hidup masyarakat dan ekosistem yang lebih luas.***