Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa prosedur lingkungan yang dimiliki pengelola sejak 2016 tidak diterapkan setelah proyek ini berubah menjadi unit usaha lain. Akibatnya, proyek pembangunan ini akhirnya disegel oleh KLH.
Hanif menambahkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kerusakan lingkungan yang terjadi, khususnya mengenai sedimentasi di Danau Lido.
Bukti sedimentasi tersebut bisa menjadi indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pengelola. Dalam kesempatan berbeda, Bambang Haryadi dari Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa setiap pihak harus mematuhi hukum yang berlaku dan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.
Bambang juga menyoroti pentingnya mengembalikan Danau Lido menjadi badan air seperti semula. Ia menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan yang terjadi di hulunya harus dihentikan agar danau dapat dipulihkan.
Baca Juga: Harta Kekayaan Ayep Zaki, Wali Kota Sukabumi Terpilih yang Akan Dilantik 20 Februari 2025
Tim pengawas dari Komisi XII DPR RI saat ini tengah melakukan pengawasan lebih mendetail terkait dengan kondisi Danau Lido.
Hanif Faisol Nurofiq juga menambahkan bahwa upaya restorasi danau tersebut bukan hanya untuk masyarakat di Lido, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di hilir Dasar Aliran Sungai (DAS) Cisadane.
Sebagian air Danau Lido mengalir ke hilir dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
"Ini harus dikembalikan menjadi badan air, yang saat ini telah tertimbun dengan berbagai macam kegiatan pembangunan di hulunya, tentunya harus kita kembalikan. Tim pengawas kami sedang melakukan pengawasan detail terkait dengan Danau Lido," ujar Hanif Faisol Nurofiq di media sosial TikTok.
Baca Juga: Daftar 6 Tim yang Lolos ke Kualifikasi Mobile Masters 2025, ONIC ID dan RRQ Hoshi Termasuk
"Upaya ini dilakukan bukan hanya untuk masyarakat di Lido tetapi, karena sebagian airnya akan turun di dalam DAS Cisadane untuk mensupply bagi air kehidupan yang lebih banyak di bagian hilir," pungkasnya.
Dengan demikian, jika kegiatan pembangunan di KEK Lido terus dilanjutkan tanpa perbaikan yang memadai, maka kehidupan masyarakat di hilir Cisadane bisa terancam, terutama dalam hal ketersediaan air bersih.
KLH, bersama dengan DPR RI dan pemerintah daerah, tengah berupaya untuk memastikan agar kerusakan lingkungan yang terjadi dapat diperbaiki demi kelangsungan kehidupan masyarakat yang lebih luas.***