AYOBOGOR.COM - Pada Rabu, 5 Februari 2025, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, melakukan inspeksi mendalam ke dua pangkalan LPG 3 kilogram di Kecamatan Bogor Tengah.
Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan gas subsidi yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di tengah perubahan kebijakan pemerintah mengenai distribusi gas subsidi.
Dalam kunjungannya, Hery yang didampingi oleh instansi dan aparat wilayah terkait, menyatakan bahwa di beberapa wilayah masih terjadi antrean yang cukup panjang.
Baca Juga: Masuk TOP 3 Kabupaten Terluas di Jawa Barat, UMK Garut 2025 Ternyata Tidak Sampai Rp3 Juta
Hal ini terjadi setelah adanya kebijakan pelarangan penjualan gas subsidi di tingkat pengecer. Meski begitu, Hery mengungkapkan bahwa situasi di Kota Bogor relatif lebih terkendali bila dibandingkan dengan daerah lain.
"Tapi di Kota Bogor, kalau dibandingkan dengan daerah lain, tidak begitu bergejolak. Hanya ada beberapa antrean di pangkalan yang masih dalam batas wajar," ungkap Hery dilansir dari kotabogor.go.id.
Namun, antrean tersebut tidak berlangsung lama setelah instruksi terbaru dari Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan kembali penjualan gas subsidi di tingkat pengecer.
"Sambil secara paralel nanti akan dievaluasi bagaimana pengaturan lebih lanjutnya. Sejauh ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan status pengecer dan penjual di toko atau warung menjadi sub pangkalan," ujar Hery.
Baca Juga: Profil dan Harta Kekayaan Juniarti Estiningsih, PLT Kepala Dinas PUPR Kota Bogor yang Baru
Menurut Hery, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas gas subsidi dan memperbaiki sistem niaga yang lebih efisien.
Dengan perubahan pengecer menjadi sub pangkalan, diharapkan distribusi LPG 3 Kg menjadi lebih terkontrol dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Sementara itu, untuk mengelola distribusi LPG 3 Kg di Kota Bogor, Hery menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Pertamina, kebutuhan gas LPG 3 kilogram di Kota Bogor mencapai sekitar 39 ribu tabung per hari, dengan melibatkan 38 agen, 740 pangkalan, dan sekitar 7 ribu pengecer atau sub pangkalan.
Selain itu, Hery Antasari menambahkan bahwa pengecer saat ini sedang didata dan diberi kesempatan untuk menjadi sub pangkalan, dengan syarat mendaftar melalui Online Single Submission (OSS) dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Singgung Soal Pembentukan Sekolah Rakyat Sesuai Arahan Presiden Prabowo, Apa Itu?