Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bogor, Ate Quesyini Iliyas, menegaskan bahwa jika terbukti ada pungli yang melibatkan jumlah uang yang besar, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan.
4. Klarifikasi dari Komite Sekolah
Dalam upaya meredam polemik, Komite Sekolah mengeluarkan surat klarifikasi yang menyatakan bahwa program penggalangan dana ini dilakukan berdasarkan usulan dari pihak sekolah serta orang tua siswa.
Mereka juga mengacu pada Pergub Jabar No. 97 Tahun 2022 dalam penggalangan dana dan memastikan bahwa keputusan ini telah dibahas dalam rapat dengan orang tua siswa.
Baca Juga: Profil Ade Ruhandi, Dari Kepala Desa hingga Jadi Wakil Bupati Bogor Terpilih
5. Protes dari Masyarakat dan Politikus
Dugaan pungli ini menuai kritik keras dari masyarakat, termasuk dari sejumlah politisi dan organisasi kemasyarakatan.
Politikus PSI, Ronald Aristone, melalui akun media sosialnya, mempertanyakan rincian biaya yang dibebankan kepada siswa.
Selain itu, organisasi seperti Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Republik Indonesia (GMPRI) Bogor Raya juga mengutuk praktik tersebut dan menyerukan tindakan dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.
Baca Juga: Rudy Susmanto Bupati Bogor Terpilih, Ternyata Memiliki Darah Pajajaran dan Jiwa Mataram
Kasus ini menambah daftar panjang masalah pungutan liar di dunia pendidikan yang sering merugikan siswa dan orang tua.
Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan.***