DPRD Beri 12 Rekomendasi LKPJ Pemkot Bogor, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Isu Utama

AYOBOGOR.COM -- DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun 2022. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menyampaikan, ada beberapa rekomendasi dan catatan dari DPRD Kota Bogor.

Namun, secara umum DPRD Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Bogor selama 2022. Di antaranya mendapatkan Opini Wajar tanpa Penegecualian (WTP) dari BPK untuk keenam kalinya, dan telah menerima sebanyak 34 penghargaan dari berbagai Instansi/Lembaga.

“Terlepas dari itu semua, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, DPRD Kota Bogor merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kota Bogor,” ujar pria yang akrab disapa Kiwong dilansir dari Suara.com pada Kamis, 25 Mei 2023.

Setidaknya terdapat 12 rekomendasi umum yang sudah disusun dan diharapkan dapat ditindaklanjuti. Salah satu rekomendasinya adalah DPRD Kota Bogor meminta Pemkot Bogor untuk bisa menyelesaikan seluruh program kerja yang sudah tertuang dalam RPJMD dan janji kampanye Wali Kota Bogor di sisa masa jabatannya.

“Rekomendasi DPRD Kota Bogor terhadap LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2022 agar ditindaklanjuti pada tahun 2023 sekaligus menindak lanjuti rekomendasi DPRD Kota Bogor terhadap LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2022,” ungkap Kiwong.

Di dalam rekomendasi LKPJ DPRD Kota Bogor, Kiwong juga menekankan perlu ditingkatkannya lagi peran pemerintah Kota Bogor dalam sektor urusan wajib pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pendidikan dan urusan sosial.

Minimnya jumlah sekolah di Kota Bogor, harus diiringi dengan penambahan unit sekolah baru guna menunjang keberlangsungan pendidikan. Dari sektor kesehatan, DPRD Kota Bogor meminta agar Pemkot Bogor segera melakukan pembangunan puskesmas baru agar terjadi pemerataan pelayanan kesehatan.

Kiwong menerangkan, Peraturan Wali Kota Bogor (Perwali) tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Bogor mesti ditinjau kembali. Mengingat anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan selalu menjadi sisa anggaran (SILPA) yang cukup besar setiap tahun.

“Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi Masyarakat Kota Bogor dikemudian hari. Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih,” ujar Kiwong.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan terimakasih kepada Pansus DPRD Kota Bogor yang telah memberikan catatan strategis dan rekomendasi berisikan saran.

“Kedepan, perlu terus kita perkuat komitmen pembangunan melalui perumusan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang semakin partisipatif serta adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Bogor,” ujar Bima Arya.