Sudah 3 Bulan Tunjangan ASN Kabupaten Bogor Masih Ditahan, Pemkab Janji Cairkan Sebelum Ramadhan

AYOBOGOR.COM -- Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto mengaku kecewa pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pasalnya tunjangan penghasilan pegawai (TPP) untuk para aparatur sipil negara (ASN) sudah tiga bulan belum dibayar.

"Sampai hari ini, Maret 2023, TPP belum dicairkan. Padahal, itu hak yang harus diterima oleh para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar," kata Rudy dilansir dari Republika.co.id pada Jumat, 17 Maret 2023.

Ia khawatir, lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai itu berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan pemerintahan. Rudy juga meminta anggaran TPP segera dicairkan. Sebab hal tersebut sudah disetujui oleh DPRD setempat.

Selain itu, beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan. Rudy menerima banyak keluhan dari sejumlah ASN soal hal tersebut.

"Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan, agar masyarakat ketika memasuki hari raya Idul Fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik," kata Rudy.

Ia juga mengingatkan salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. APBD seharusnya bisa dicairkan lebih awal agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat. Apalagi untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan.

"Sejak awal kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan administrasi diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan," ujar Rudy.

Sementara itu, Kepala Bagian Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, TPP akan dicairkan menjelang bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah.

"Insha Allah, pekan ini atau pekan depan sebelum puasa (TPP PNS dicarikan). Bismillah," ujar Wildan.

Ia mengatakan, lambatnya pencairan TPP untuk ASN di lingkungan Pemkab Bogor lebih karena terkendala beberapa persyaratan yang belum dilengkapi.

"Ada beberapa syarat dokumen yang harus dilengkapi dan sudah dilengkapi sekarang. Tinggal tunggu saja," papar Wildan.