AYOBOGOR.COM - Rencana pengoperasian bus rute Cibinong-Puncak Bogor yang semula dijadwalkan pada Februari 2025 kini harus ditunda.
Program transportasi massal ini mengusung konsep Buy The Service (BTS) untuk menghubungkan Cibinong dengan kawasan wisata Puncak, namun sejumlah faktor mengakibatkan penundaan tersebut.
Beberapa alasan utama yang mendasari penundaan ini meliputi penyesuaian anggaran oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) serta kajian lebih lanjut terkait kesiapan infrastruktur dan jaringan transportasi di wilayah tersebut.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Tempat Wisata Ala Jepang di Bogor, Cocok Buat Healing!
Meskipun begitu, rencana bus Cibinong-Puncak ini tetap dinantikan oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang berharap akan membawa perubahan signifikan bagi aksesibilitas antar wilayah.
Berikut adalah lima fakta terbaru mengenai pengadaan bus Cibinong-Puncak Bogor, dilansir dari Berbagai Sumber.
1. Penundaan Pengoperasian Bus Rute Cibinong-Puncak
Awalnya, bus rute Cibinong-Puncak diharapkan beroperasi pada awal 2025, namun karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), program ini harus ditunda.
Penundaan ini merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian anggaran di Kementerian Perhubungan yang berdampak pada beberapa program, termasuk subsidi layanan angkutan umum massal.
Baca Juga: Hidden Gem Wisata Baru di Bogor, Bisa Nikmati Nuansa Jepang Tanpa Perlu Jauh-jauh ke Luar Negeri
2. Kajian Rute dan Infrastruktur
BPTJ masih melakukan kajian terhadap rute, titik pemberhentian, dan jumlah armada yang diperlukan untuk bus Cibinong-Puncak.
Kajian ini juga mempertimbangkan banyaknya angkutan kota yang sudah ada di wilayah Bogor serta kesiapan infrastruktur pendukung lainnya.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah mendistribusikan armada angkutan kota yang belum optimal di beberapa titik.
Baca Juga: 15 Jadwal Rilis Skin Keren Mobile Legends di Bulan Februari 2025, Siap-siap Terpukau!
3. Penataan Angkutan Kota yang Ada
Sebelum bus Cibinong-Puncak bisa beroperasi, penataan angkutan kota (angkot) yang ada di Kabupaten Bogor perlu dilakukan. Ini termasuk pengelolaan jaringan trayek dan kesiapan layanan feeder untuk mendukung bus massal.
