AYOBOGOR.COM – Sebanyak 5,5 juta data KPM tak layak atau dinonaktifkan sebagai penerima bansos seperti PKH, BPNT dan KIS PBI.
Pemerintah telah melakukan proses penghapusan bansos PKH, BPNT dan KIS PBI bagi KPM yang sudah dinyatakan tidak layak atau sudah mampu.
Seperti diketahui bahwa tindakan tersebut dilakukan agar penyaluran bansos diberikan kepada para KPM yang masih layak atau kurang mampu.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Viralkan Jika Ada Pungli PPDB, Nanti Ditindaklanjuti!
Hal tersebut untuk mengantisipasi jika terdapat masyarakat yang sudah mampu namun masih terdaftar sebagai penerima bansos.
Mengingat pada 5,5 juta data KPM tersebut merupakan penerima bansos pada tahap sebelumnya.
Oleh karena itu, pihak Pusdatin Kementerian Sosial menyampaikan permintaan khusus kepada para KPM atau masyarakat.
Lalu, apakah permintaan khusus dari Kementerian Sosial usai 5,5 juta data tak layak terima PKH, BPNT dan KIS PBI?
Baca Juga: JNE Raih Penghargaan Gold Champion Kategori Courier Service Indonesia WOW Brand 2023
Dikutip AYOBOGOR.COM dari kanal YouTube Diary Bansos pada Selasa, 16 Mei 2023, pihak Kementerian Sosial menegaskan bahwa terdapat 5,5 juta data KPM yang tak layak mendapat PKH, BPNT dan KIS PBI.
Dalam kesempatannya, Pusdatin Kementerian Sosial menegaskan bahwa 5,5 juta data yang tak layak merupakan penerima bansos pada tahap sebelumnya.
Agus Zainal Arifin selaku Kepala Pusdatin Kemensos menyampaikan bahwa pihaknya perlu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait proses tersebut.
“Setiap ada usulan dari masyarakat ataupun sanggahan langsung saat itu juga kami berikan pemerintah daerahnya,” ucap Agus Zainal Arifin.