BANDUNG, AYOBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Jawa Barat tanpa terkecuali. Sidak tak hanya berhenti di perusahaan air minum tertentu saja.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah awal untuk menegakkan keadilan tata kelola sumber daya dan memastikan perusahaan taat terhadap regulasi daerah maupun nasional.
Dedi menyampaikan bahwa sidak bukan hanya ditujukan kepada satu perusahaan tertentu, melainkan akan diterapkan secara menyeluruh, baik sektor air mineral, tambang, maupun industri non-air.
Langkah ini diambil setelah pemerintah provinsi menemukan adanya indikasi ketidakadilan dalam sistem pembagian hasil dan penggunaan fasilitas umum seperti jalan provinsi.
“Oh saya akan sidak semua perusahaan. Saya pasti akan tiba-tiba datang untuk melakukan analisis langsung. Bukan hanya Aqua, seluruh perusahaan di Jawa Barat akan saya datangi,” tegas Dedi di Gedung Sate, Rabu 29 Oktober 2025.
Menurut Dedi, banyak perusahaan besar menikmati sumber daya alam Jawa Barat, namun kantor pusat mereka justru berada di luar provinsi. Hal ini menyebabkan dana bagi hasil tidak kembali kepada masyarakat Jawa Barat sebagai wilayah operasional utama.
Menurut Dedi, sidak ini juga akan memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap aturan pemanfaatan air tanah, dampak lingkungan, serta kontribusi mereka kepada daerah.
Dia menegaskan tidak akan membuat kesimpulan sebelum melihat kondisi lapangan secara langsung apakah perusahaan lain juga mengambil air tanah.
“Saya baru menemukan satu kasus dan belum bisa menyimpulkan keseluruhan. Karena itu saya akan turun satu per satu, melihat langsung agar kebijakan yang dibuat berdasarkan fakta,” ujarnya.
Selain sektor air, Dedi juga akan memeriksa operasional perusahaan dari sisi transportasi logistik.
Dia menilai banyak angkutan air mineral dan tambang yang menggunakan kendaraan tiga sumbu yang memberikan beban berat pada infrastruktur Jawa Barat, tetapi tidak memberikan kontribusi pajak yang proporsional kepada pemerintah daerah.
“Perusahaan air ini tidak kena pajak dari Pemprov Jabar, tapi aksesnya langsung ke jalan provinsi dan pengguna jalan terbesar ya mereka. Itu tidak adil,” kata Dedi.
Sebagai bagian dari kebijakan pengawasan, Dedi menawarkan solusi sistemik kepada perusahaan dan para sopir angkutan dengan mengubah armada distribusi menjadi dua sumbu.
Dia bahkan menggagas pemberian kredit kendaraan tanpa uang muka bagi sopir melalui bank bjb agar mereka dapat mandiri dan tidak sekadar menjadi pekerja bergaji rendah.