Seperti diketahui, untuk bansos PIP, pemeirntah menggunakan data daftar penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)dari Kemensos.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah pun terus melakukan update data DTKS secara berkala.
Sehingga aturan mengenai masyarakat yang berhak dan tidak berhak menerima bansos sangat melekat.
Berikut ciri-ciri orang yang tidak akan bisa mendapatkan bansos.
Yang pertama, WNI tersebut berstatus aparatur sipil negara (ASN), TNI atau Polri.
Kedua merupakan pensiunan TNI atau Polri yang menerima dana pensiun.
Baca Juga: Besok Tanggal Merah Hari Buruh, Apakah Masih Ada Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT?
Lalu memiliki status sebagai pendamping social atau sebagai guru yang tersertifikasi.
WNI yang tidak akan daat bansos yakni memiliki penghasilan di atas upah minimum Kabupaten.
Kemudian memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemilik CV, direksi, atau komisaris.
Nah apabila seorang KPM penerima bansos di tahun sebelumnya, kemudin tidak lagi menerima di tahun ini, kemungkinan yang bersangkutan sudah dicoret dari data DTKS karena dianggap sudah tidak layak menerima bansos, tak terkecuali PIP.
Itulah tadi ulasan informasi mengenai salah satu alasan kenapa KPM PIP tidak terima pencairan di tahun ini.