Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda juga akan memverifikasi bahwa tidak ada penerima manfaat yang memiliki kendaraan beroda empat dan juga tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp 1 miliar.
3. Musyawarah Kelurahan atau MUSKEL.
Putusan akan dilakukan dengan melalui musyawarah kelurahan atau Muskel untuk memastikan kembali bahwa keluarga tersebut tidak mampu sehingga berhak mendapatkan bantuan sosial Pendidikan tersebut.
Dengan adanya analisis penerima bantuan yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi tersebut, ditambah dengan pertmbangan data maka pencairan KJP Plus dan KJMU Tahap 1 2023 diperkirakan akan terlambat daripada jadwal biasanya.
Demikian informasi terkait jadwal pencairan bantuan Pendidikan berupa KJP Plus dan KJMU Mei 2023 yang belum juga disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
