3. Himbau PSE pakai enskripsi
Kasus kebocoran data yang seringkali terjadi terutama dari database pemerintahan ini menjadi tanda tanya besar bagaimana keamanan sebuah website kenegaraan bisa ditembus dengan mudah.
Namun, Johnny G. Plate malah mengungkap bahwa kebanyakan kebocoran data tersebut berasal dari PSE lingkup privat. Hal ini membuatnya menghimbau para penyedia PSE untuk menggunakan metode enkripsi demi melindungi data pelanggan.
4. Tidak kecolongan soal situs judi online daftar PSE
Johnny G Plate juga pernah memberi pernyataan terkait temuan warganet mengenai sejumlah situs judi online yang lolos mendaftar PSE. Menkominfo pada saat itu membantah bahwa pihaknya membiarkan situs judi online mendaftar PSE. Ia juga mengaku tidak kecolongan perihal situs judi online mendaftar PSE.
"Tidak ada yang kecolongan, tidak ada judi online yang dibuka ruangnya di Indonesia karena judi online menabrak undang-undang," ujar Johnny di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022).
Ia mengklaim Kominfo sudah membersihkan hal-hal berbau judi online dari ruang digital.
5. Akui 1,3 miliar data kartu SIM yang bocor bukan dari Kemenkominfo
Tak hanya itu, Plate juga sempat mengungkap bahwa 1,3 miliar data kartu SIM yang bocor dan diungkap oleh hacker bernama Bjorka tersebut bukan berasal dari database Kominfo.
"Enggak, enggak ada data itu dari Kominfo" ungkap Plate.
6. Minta jaga NIK masing-masing
Pernyataan kontroversi Plate lainnya "menyentil" soal perlindungan NIK dari setiap warga negara. Ia bahkan mengimbau setiap masyarakat untuk menjaga perlindungan NIK masing-masing agar tidak disalahgunakan. Ia juga mengungkap bahwa di dalam masalah ini tidak boleh ada pihak yang saling menyalahkan.
"Tidak boleh hanya salah-salahan, tetapi harus dicari penyebabnya dan di mana," jelas Johnny dalam pembukaan Digital Innovation Network (DIN) G20, Sabtu (3/9/2022).
7. Blokir PayPal
Kominfo pernah memblokir lauanan layanan PayPal serta sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lainnya pada Sabtu, 30 Juli 2022. Hal tersebut merupakan tindak tegas Kominfo terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang belum mendaftarkan platformnya pada sistem pemerintah.
_(1).jpeg)
