Apa Langkah Selanjutnya?
Hingga saat ini, edaran resmi Kemenpan RB yang mengatur penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK serentak pada Oktober 2025 dan Maret 2026 masih berlaku. DPR kini berusaha untuk mendorong pemerintah agar mencabut atau meninjau kembali edaran tersebut.
Namun, jika DPR tidak berhasil mendorong Kemenpan RB untuk mencabut keputusan ini, kemungkinan besar akan ada intervensi dari pihak yang lebih berkuasa dalam mengambil keputusan akhir.
Polemik ini mencerminkan adanya ketidaksepakatan dalam penyusunan kebijakan pengangkatan CPNS dan PPPK, yang tentu akan berpengaruh pada calon aparatur sipil negara di seluruh Indonesia.
Masyarakat menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dan DPR terkait isu ini, apakah keputusan penundaan tersebut akan dicabut atau tetap diteruskan.***
