AYOBOGOR.COM -- Kementerian Sosial Indonesia telah mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran untuk pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode alokasi Januari-Maret.
Kabar gembira datang siang ini, dengan lebih dari 50 kabupaten baru yang mulai melakukan pencairan bantuan sosial ini, melibatkan empat bank penyalur yang terlibat dalam distribusi dana. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam proses distribusi yang semakin meluas ke berbagai daerah.
Penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap pertama 2025 ini telah dimulai dan kini semakin meluas. Selain itu, terdapat beberapa daerah baru yang kini aktif menyalurkan bantuan, dengan pencairan yang dilakukan dari siang hingga malam hari.
Namun, beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) melaporkan bahwa saldo bantuan mereka belum masuk. Penyebabnya bervariasi, ada yang tertunda dan ada pula yang tidak lagi menerima bantuan, sesuai dengan hasil survei dan verifikasi data terbaru.
Berdasarkan pantauan di lapangan dan data dari aplikasi SIKS-NG, beberapa KPM tidak terdaftar lagi sebagai penerima bantuan karena beberapa alasan.
Beberapa KPM yang sebelumnya terdaftar, namun pada penyaluran tahap 1 2025 ini tidak mendapatkan bantuan karena hasil survei lapangan menunjukkan bahwa mereka hanya layak menerima satu jenis bantuan.
Misalnya, ada KPM yang digraduasi dari PKH karena sudah menerima bantuan lebih dari 7 tahun dan kini hanya berhak mendapatkan bantuan BPNT.
Selain itu, beberapa KPM mengalami perbedaan data antara catatan Dukcapil dan data bank. Salah satu kasus contohnya adalah KPM yang namanya tidak sinkron antara data capil dan data bank, yang menyebabkan bantuan tidak cair. Untuk bantuan BPNT, beberapa penerima masih menunggu proses cek rekening, dan bantuan diperkirakan akan cair dalam waktu dekat, sekitar minggu depan.
Terkait penyaluran bantuan sosial pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial memutuskan untuk tetap menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) pada tahap pertama.
Namun, pada tahap kedua atau ketiga di tahun yang sama, bantuan akan didasarkan pada data sosial ekonomi nasional yang lebih terkini. Proses verifikasi data sangat penting untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Pencairan bantuan kini sudah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Beberapa kabupaten di Bali, Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta kini sedang dalam proses penyaluran.
Penerima bantuan di kabupaten seperti Badung, Gianyar, dan Klungkung di Bali, serta Lebak dan Tangerang di Banten, telah menerima bantuan mereka. Sementara itu, daerah-daerah lainnya, seperti Cianjur, Majalengka, dan Pangandaran di Jawa Barat, serta Blitar dan Mojokerto di Jawa Timur, juga melaporkan progres pencairan yang signifikan.
Bagi penerima BPNT, bantuan untuk tiga bulan ke depan dengan nominal Rp600.000 akan disalurkan melalui kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bagi mereka yang belum menerima bantuan, disarankan untuk terus memeriksa saldo secara berkala melalui aplikasi atau mesin ATM terdekat. Pemerintah juga mengingatkan untuk selalu memantau informasi terbaru terkait bantuan sosial, agar penerima manfaat dapat segera mengetahui perkembangan pencairan.
