AYOBOGOR.COM -- Persiapan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama untuk triwulan pertama tahun 2025 (Januari, Februari, Maret) kini memasuki tahap yang lebih lanjut.
Berdasarkan informasi terkini, progres persiapan ini sedang berjalan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang melibatkan supervisor di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Hingga hari ini, tahapan yang sedang dilakukan adalah verifikasi cek rekening. Artinya, petugas di lapangan sedang melakukan pengecekan terhadap rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memastikan tidak ada masalah terkait nomor rekening yang akan digunakan untuk penyaluran bantuan. Proses verifikasi ini sangat penting untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial kepada para KPM.
Untuk bantuan PKH sendiri, para pendamping sosial telah berada di tahapan final closing pada menu PKH di akun SIKS-NG. Di tahap ini, nama-nama KPM beserta jumlah nominal bantuan yang akan diterima sudah mulai dapat dicek oleh para operator desa, pendamping sosial, maupun supervisor di Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Namun, meskipun sudah terlihat di tahap final closing, untuk menu view DTKS pada akun SIKS-NG, belum ada pergerakan terkait PD Salur atau SPM (Surat Perintah Membayar) maupun SP2D (Surat Perintah Penarikan Dana). Proses ini masih berlangsung dan menunggu konfirmasi lebih lanjut.
Sementara itu, untuk bantuan BPNT, progresnya masih terpantau di akun SIKS-NG milik supervisor Dinas Sosial Kabupaten/Kota, namun belum terlihat pergerakan yang signifikan di akun pendamping sosial. Sebagian besar verifikasi dan cek rekening untuk BPNT masih dalam proses dan belum ada update terkait pemindahan bukuan atau penyaluran dana.
Pencairan kedua bantuan ini (PKH dan BPNT) diperkirakan akan mulai dilakukan setelah proses verifikasi rekening selesai, dan akan ditandai dengan adanya Standing Instruction (SI) yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). SI ini akan mengarahkan penyaluran dana ke pihak penyalur, seperti bank atau PT Pos Indonesia.
Untuk pencairan tahap pertama 2025, mekanisme pencairan kemungkinan masih akan mengikuti sistem yang sama dengan tahap terakhir tahun 2024. Bagi KPM yang pencairannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mereka dapat memantau saldo dan pencairan melalui aplikasi mobile banking dari berbagai bank seperti Mandiri, BNI, BSI, dan lainnya. Bagi yang belum memanfaatkan mobile banking, KPM diimbau untuk menunggu informasi resmi dari pendamping sosial setempat.
Sementara itu, bagi KPM yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia, mereka perlu menunggu undangan atau jadwal dari pihak PT Pos, karena penjadwalan pencairan bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Pencairan melalui PT Pos ini juga memerlukan perhatian khusus, terutama untuk menghindari pungutan liar atau pungli yang tidak sesuai aturan.
Selain PKH dan BPNT, ada dua program bantuan yang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada bulan Februari 2025. Program pertama adalah diskon tarif listrik 50%, yang berlaku untuk pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA. Diskon ini berlaku untuk pembayaran tagihan listrik bulan Januari 2025 yang akan diterima pada bulan Februari, serta pembelian token listrik untuk pengguna prabayar.
Program kedua adalah cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merayakan ulang tahun di tahun 2025. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo dan dijalankan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan lebih dari 120.000 pendamping sosial untuk mendukung KPM dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Program ini bisa diakses di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Kemensos. Cek kesehatan gratis ini berlaku sepanjang tahun 2025 untuk setiap warga negara yang berulang tahun pada bulan tertentu.
Secara keseluruhan, meskipun pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap pertama 2025 masih dalam proses, masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan melalui SIKS-NG atau melalui pendamping sosial setempat.
Untuk KPM yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia, diharapkan untuk menunggu informasi resmi mengenai jadwal penyaluran. Sementara itu, bagi KPM yang menggunakan KKS bisa memanfaatkan aplikasi mobile banking untuk memudahkan pengecekan saldo.
