Meskipun Apple sudah berkomitmen untuk berinvestasi lebih besar di Indonesia, seperti membangun pabrik aksesoris di Bandung, hingga saat ini investasi tersebut belum terealisasi sepenuhnya.
"Apple sudah berkomitmen investasi 1,71 triliun, tapi baru keluar 1,48 triliun. Kenapa masih ada selisih 240 miliar?" ujar David dengan rasa heran.
Apple memang memiliki dana yang sangat besar, namun perusahaan ini tampaknya kesulitan untuk memenuhi komitmen investasi tersebut.
David GadgetIn juga menambahkan, meskipun Apple memiliki rencana besar untuk meningkatkan keterlibatannya di Indonesia, seperti membuka Apple Developer Academy di Bali, yang menghasilkan ribuan developer handal, pencapaiannya masih belum bisa menutupi ketidakpatuhan pada aturan TKDN.
Baca Juga: Adu Sakti Chipset HP Vivo X200 Pro Mini, Xiaomi 15, iPhone 16 Pro, Manakah yang Paling Ngebut?
Pemerintah Indonesia Tetap Tegas
Pemerintah Indonesia, menurut David, seharusnya tidak mundur dalam hal ini. Meskipun Apple memiliki ekosistem yang kuat dengan produk-produk seperti iPhone dan MacBook, yang sangat bergantung satu sama lain, pemerintah harus tetap konsisten dalam menegakkan aturan.
"Kalau Apple ngambek dan cabut, itu pasti akan merugikan ekosistem mereka sendiri di Indonesia," jelas David.
Bahkan meskipun iPhone 16 saat ini belum dijual secara resmi, David optimis bahwa akhirnya iPhone 16 dan model-model selanjutnya akan tersedia di Indonesia setelah Apple memenuhi syarat TKDN.
Apple kini tengah menghadapi tantangan besar untuk memenuhi aturan TKDN sebelum bisa meluncurkan iPhone 16 secara resmi di Indonesia.
Pemerintah Indonesia, meskipun menghadapi tekanan, harus terus bersikap tegas agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan Apple, tetapi juga mendorong perkembangan industri lokal.
Sementara itu, masyarakat Indonesia yang sudah menantikan kehadiran iPhone 16 bisa berharap agar masalah ini segera terselesaikan, meskipun mungkin akan memakan waktu.
Seperti yang dikatakan David GadgetIn, "Tenang saja, iPhone 16 pasti akan resmi, hanya tinggal menunggu kapan."
Dengan ketegasan pemerintah yang semakin jelas, harapan untuk tercapainya keseimbangan antara investasi global dan pemberdayaan industri lokal semakin terbuka lebar.***
