AYOBOGOR.COM -- Pada hari Senin, 28 Oktober 2024, di pagi hari, bantuan sosial dengan total Rp1,8 juta dari program Indonesia Pintar telah berhasil disalurkan kepada siswa jenjang SMA dan SMK.
Selain itu, penyaluran beras 10 kg juga dilakukan sebagai bagian dari bantuan sosial tambahan.
Surat undangan dari PT Pos Indonesia untuk distribusi bantuan telah dibagikan di berbagai wilayah di Indonesia, memastikan bahwa masyarakat yang berhak dapat menerima bantuan ini.
Bagi para penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mungkin bertanya mengapa mereka tidak menerima beras 10 kg, penting untuk dicatat bahwa bantuan ini khusus ditujukan untuk KPM yang terdaftar dalam data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dan bukan dari data DTKS.
Oleh karena itu, wajar jika beberapa KPM tidak mendapatkan bantuan beras tersebut. Diharapkan, dengan perubahan kebijakan ini, akan ada kesempatan bagi penerima dari data DTKS untuk mendapatkan bantuan serupa di tahun-tahun mendatang.
Dalam kesempatan ini, juga dibahas mengenai bantuan sosial bagi KPM yang beralih dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS merah putih.
Banyak penerima yang melaporkan bahwa bantuan sosial untuk periode bulan Juli hingga September 2024 belum sepenuhnya disalurkan.
Penggantian sistem ini menimbulkan kebingungan di kalangan KPM, terutama yang belum menerima kartu KKS. Mereka yang telah menerima kartu tetapi belum mendapatkan saldo akan dirapel, dengan total bantuan sebesar Rp1,2 juta untuk periode tersebut.
Bantuan ini akan disalurkan mulai bulan November 2024, dengan rincian sebagai berikut: untuk periode Juli dan Agustus, penerima akan mendapatkan Rp400.000, dan hal yang sama berlaku untuk September hingga Oktober, serta November hingga Desember. Artinya, total Rp1,2 juta akan diberikan kepada mereka yang lolos verifikasi dari tiga tahap bantuan.
Meskipun banyak yang sudah mulai menerima bantuan, masih ada penerima yang mengalami kendala dalam pencairan, terutama bagi yang terdaftar di aplikasi 6NG.
Hingga saat ini, aplikasi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua penerima telah mendapatkan SP2D, yang menyebabkan kebingungan mengenai status penerimaan bantuan mereka.
Di sisi lain, terkait Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan masih akan dilakukan setiap tiga bulan. Untuk KPM PKH, pemerintah telah merencanakan pencairan di bulan November, dengan proses verifikasi yang akan dilakukan sebelum penyaluran.
Meskipun ada rumor mengenai kenaikan bantuan untuk PKH di bulan November dan Desember, sebenarnya yang terjadi adalah penyaluran akumulatif untuk penerima yang tidak menerima bantuan pada periode sebelumnya.
Menjelang akhir tahun 2024, muncul wacana dari pemerintah mengenai kemungkinan adanya bantuan tambahan, seperti BLT untuk subsidi gas LPG 3 kg.
