AYOBOGOR.COM – Bagi para KPM pemilik NPWP segera lakukan pemadanan data NPWP dan NIK bila ingin bansos tetap cair. Hal tersebut mulai berlaku bulan depan atau 1 Juli 2024.
Melansir dari kanal youtube Diary Bansos, pemerintah akan mulai memberlakukan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak pribadi, badan atau instansi pemerintah.
Kepada para wajib pajak harus segera melakukan pemadanan kedua data tersebut sampai waktu batas akhir yaitu 30 Juni.
Apabila sampai waktu yang ditentukan belum melakukan pemadanan data maka bersiap untuk menerima sanksi dari pemerintah.
Terdapat enam sanksi yang akan dikenakan pada para wajib pajak yang belum memadankan data.
Pertama, layanan pencairan dana yang berasal dari pemerintah tidak dapat dilakukan.
Hal ini juga meliputi pencairan dana bantuan sosial bagi para KPM yang tidak dapat dicairkan bila KPM belum memadankan data NPWP dan NIK.
Kedua, layanan ekspor dan impor tidak dapat dilaksanakan bagi para pemilik usaha ekspor atau impor.
Apabila ingin usahanya tetap berjalan lancar harus segera memadankan data NPWP dan NIK.
Tiga, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya juga tidak dapat dilakukan.
Untuk dapat tetap menikmati layanan perbankan atau layanan keuangan lain harus sudah memadankan data NIK dan NPWP.
Empat, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha juga tidak dapat dilakukan.
