Sebab program makan siang gratis membutuhkan dana yang tidak sedikit yaitu bisa mencapai Rp450 triliun.
Menurutnya, jadi klaim bahwa hal ini dapat mengurangi kemiskinan adalah klaim yang tidak benar atau salah.
Sebab pemberian makan siang gratis serupa dengan pemberian bantuan sosial sehingga sifatnya lebih berupa perlindungan sosial bukan menstimulasi (mendorong) pertumbuhan ekonomi.
Esther menambahkan, jika melihat berdasarkan data selama 10 tahun terakhir tingkat kemiskinan turun sampai 2 persen padahal bansos sudah banyak disalurkan.
Padahal selama 9 tahun terakhir, Presiden Jokowi sudah menyalurkan bansos (bantuan sosial) sebesar Rp3.319,2 triliun.
Menurutnya, jika Prabowo dan Gibran mempunyai target untuk memutus kemiskinan seharusnya memberi “kailnya” bukan langsung memberi “ikannnya.”
Lebih lanjut, Esther menyampaikan jika dampak jangka panjang hal ini akan berbeda jika pemerintah memberikan program yang dapat menstimulasi seperti mempermudah akses pendidikan dan membuka lapangan kerja.
Esther juga menilai jika program ini belum tentu sebanding untuk menutupi tekanan biaya hidup dan penurunan daya beli masyarakat miskin akibat kebijakan pemerintah lainnya.
Bahkan, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pada awal tahun 2025 yang akan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat.
Akhirnya, hal ini akan menjadi populis (pendekatan politik untuk kepentingan rakyat yang berlawanan dengan kepentingan kelompok elite) sehingga seolah negara terlihat hadir.
Esther pun akhirnya menyarankan agar hal ini sebaiknya ditunda sampai situasi ekonomi stabil karena mengingat anggaran yang dibutuhkannya sangat besar.
Lalu, Esther menyampaikan jika APBN terus mengalami tekanan karena dampak dari situasi dunia dan konflik di berbagai negara.
Salah satu dampak situasi dunia tersebut menyebabkan harga minyak menjadi melambung tinggi dan nilai tukar rupiah menurun.
Belakangan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus di angka senilai Rp16.000. Jika situasi ini terus terjadi atau bertahan dalam waktu yang cukup lama ada peluang untuk APBN mengalami defisit yang lebih besar atau ruang fiskal yang tersedia semakin sempit.
Hal itu dikarenakan pemerintah harus mengalokasikan subsidi energi yang lebih besar dari yang diperkirakan demi menjaga daya beli masyarakat.
