Ekonom Beri Tanggapan Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Sarankan Ditunda Sampai Situasi Ekonomi Stabil

photo author
- Senin, 6 Mei 2024 | 19:34 WIB
Ekonom Beri Tanggapan Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Sarankan Ditunda Sampai Situasi Ekonomi Stabil (instagram.com/@prabowo)
Ekonom Beri Tanggapan Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Sarankan Ditunda Sampai Situasi Ekonomi Stabil (instagram.com/@prabowo)

AYOBOGOR.COM - Prabowo dan Gibran resmi ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029 oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada Senin 24 April 2024.

Salah satu program yang akan dijalankan oleh pengusaha dan mantan TNI itu adalah makan siang gratis. Seperti diketahui, program ini akan diberikan kepada balita hingga anak sekolah dari berbagai jenjang untuk menghindari kekurangan gizi (stunting) kepada anak-anak di Tanah Air.

Jika dihitung dan benar terealisasi nantinya akan ada sekitar 70 hingga 80 juta anak yang akan mendapatkan makan siang gratis.

Program keduanya tersebut tentu menjadi sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat terutama masyarakat miskin dan diharapkan akan benar-benar terealisasi.

Drajad Wibowo selaku TKN (Tim Kampanye Nasional) Prabowo-Gibran menyampaikan jika program ini akan membantu masyarakat miskin dalam mengurangi dana untuk memberi makan anaknya dan akan menaikan penghasilan mereka.

Misalnya, pemasukkan Rp15.000 di bawah garis kemiskinan, ketika dapat Rp15.000 otomatis naik di atas garis kemiskinan.

Kemudian, Drajad Wibowo menyampaikan jika hal ini masih dipersiapkan dengan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan akan direalisasikan pada tahun 2025.

Drajad menambahkan, jika program ini akan membutuhkan anggaran kurang lebih sebesar Rp400 triliun dan pada tahun 2025 nanti tidak akan langsung diterapkan secara penuh karena masih diuji coba sehingga tidak akan menggunakan anggaran yang terlalu besar.

Namun, jumlah pasti anggaran untuk uji coba tersebut belum bisa dipastikan karena pihaknya belum melaksanakan rapat dengan Kementerian Keuangan.

Drajad memastikan jika hal ini tidak akan memberatkan APBN dan mengganggu program lainnya yang sedang berjalan.

Lebih lanjut, Drajat menyampaikan jika sumber-sumber dana untuk hal ini akan mengambil dari tambahan penerimaan negara dan ruang fiskal yang ada serta dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, ekonom dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Esther Sri Astuti meragukan klaim dari Drajad itu.

Esther menyampaikan jika hal ini terdengar sangat membantu masyarakat miskin tetapi sebenarnya hal ini sulit untuk memutus lingkaran kemiskinan.

Sehingga Esther pun menyampaikan jika sebaiknya hal ini ditunda karena kondisi perekonomian dunia sedang tidak stabil.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Katarina Erlita

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X