Namun, apabila sebenernya masih hidup maka harus ada bukti foto pendamping sosial dengan KPM tersebut agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Hal itu dilakukannya agar ia bisa memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas yang masuk ke dalam DTKS bisa menerima ini.
Selain itu, dalam pemantauan penyaluran bansos, ia mengatakan dibantu oleh satgas (satuan petugas) yang dikirimkan oleh Kapolri dan KPK.
Apabila petugas dari Kapolri atau KPK melaporkan adanya penyelewengan penyaluran bansos kepada Risma maka ia akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan ini secara langsung.
Risma juga mengatakan bahwa dalam pemantauan penyaluran ini dirinya dibantu oleh masyarakat yang melapor dan mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Bahkan, ia mengakui bahwa laporan dan usulan dari masyarakat ini sangat membantunya agar penyaluran ini bisa tepat sasaran.
Risma memberikan contoh bahwa dirinya pernah menemukan adanya laporan dari masyarakat terkait penyaluran ini yang tidak tepat sasaran.
Salah satu masyarakat tersebut ternyata memiliki rumah yang layak huni. Bahkan, banyak KPM yang ternyata memiliki rumah yang layak huni tetapi masih mendapatkan ini.
Sebelum menghentikan penyaluran bantuan sosial kepada KPM tersebut, ia memastikannya dengan menghubungi pemerintah daerah setempat karena pemerintah daerah setempat yang lebih tahu kondisi yang sebenarnya.
Risma memberikan waktu sanggahan kepada pemerintah daerah tersebut selama sebulan dan apabila tidak kunjung memberikan sanggahan maka laporan dari masyarakat tersebut dianggap benar.
Namun, kondisi rumah juga bukan menjadi satu-satunya tolak ukur apakah KPM layak menerima bantuan sosial atau tidak.
Risma juga memantau kondisi sehari-harinya karena ternyata dirinya pernah menemukan adanya KPM yang memiliki rumah yang layak huni.
KPM tersebut tinggal di hutan dengan rumah yang seperti istana. KPM tersebut awalnya adalah TKI dan sekarang sudah tidak bekerja lagi sehingga menjadi miskin.
Lalu, rumah KPM tersebut dianggap tidak laku dijual karena posisinya yang berada di tengah hutan.
Oleh karena itu, ia juga melakukan hal lainnya seperti pencocokan data KPM dengan Dukcapil, BKN, dan BPJS Ketenagakerjaan.
