AYOBOGOR.COM – Anita Jacoba Gah selaku anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Demokrat marah-marah kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim.
Anita marah-marah kepada Nadiem karena kecewa saran atau masukannya tidak pernah didengarkan olehnya. Saking marahnya ia sampai sempat menunjuk-nunjuk Nadiem.
Keluhannya tersebut disampaikannya pada saat rapat kerja (raker) Komisi X DPR RI dengan Mendikbud di Jakarta, pada Kamis (6/6/2024).
Awal mulanya, ia membahas mengenai anggaran senilai Rp15 triliun di Kemendikbud yang dinilainya terasa janggal, terasa ada yang salah. Ia mempertanyakan apakah anggaran ini sudah dipakai dengan baik atau tidak baik pada tahun ini.
Lebih lanjut, ia menyampaikan jangan sampai ketika anggaran Kemendikbud ditambah tetapi digunakan dengan tidak baik.
Pasalnya, ia masih menemukan banyak permasalahan mengenai realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN.
Pertama, ia mencontohkan mengenai guru yang sudah lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tetapi tidak kunjung mendapatkan Surat Keputusan (SK) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca Juga: Kabar Gembira! Pemerintah Usulkan Subsidi Listrik Hingga Rp88 Triliun Mulai Tahun 2025
Kedua, ia mengungkit soal guru-guru di daerah terpencil yang tidak kunjung mendapatkan tunjangan.
Ketiga, bangunan sekolah yang terbengkalai. Padahal, anggarannya sudah disediakan sejak tahun 2021. Contohnya, ada di Kabupaten Kupang ada 17 bangunan sekolah yang sejak 2021 hingga sekarang tidak terselesaikan.
Ketika membahas contoh keempat yaitu ketika dirinya membahas mengenai bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) nada bicaranya mulai meninggi. Bahkan, karena persoalan PIP tidak kunjung selesai hingga membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan.
Anita menegaskan seharusnya Kemendikbud mendengar saran dari KPK ketika KPK melakukannya karena seperti diketahui banyak persoalan mengenai anggaran pendidikan. Kemudian, Kemendikbud banyak melakukan pengawasan dan hasil pengawasan mereka nantinya dilaporkan kepada DPR.
Baca Juga: Terjadi Gelombang PHK di Sektor Tekstil Indonesia, API Ungkap Penyebab Pabrik Tutup Massal