7. Pekerja atau buruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
8. Pekerja atau buruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
9. Pekerja atau buruh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
10. Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan
11. Pekerja yang tidak termasuk ke dalam kelompok pekerja tetapi menerima gaji pokok (gapok) atau upah (seperti Badan Pengelola (BP) Tapera, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)).
Selain itu, ketentuan ini berlaku bagi pekerja yang sudah berusia dua puluh tahun atau sudah menikah.
Jika pemberi kerja dan pekerja sudah menyetorkan iuran maka iuran tersebut akan masuk ke Rekening Dana Tapera.
Rekening Dana Tapera dibuka oleh bank kustodian atas perintah Badan Pengelola Tapera dengan prinsip konvensional atau syariah.
Pemberi kerja dan pekerja wajib membayarkan iuran paling lambat setiap tanggal 10 dan apabila tanggal 10 merupakan hari libur maka iuran bisa diserahkan pada hari kerja pertama setelah hari libur atau tanggal merah.
Apabila pekerja tidak melakukan setoran iuran maka rekeningnya akan dinonaktifkan tetapi tetap terdaftar di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
Sementara itu, untuk mengaktifkan kepesertaannya kembali adalah dengan kembali melakukan setoran iuran.
Berdasarkan pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 sumber dana Tabungan Perumahan Rakyat berasal dari berbagai sumber seperti penghimpunan simpanan peserta, dana wakaf, dan lain-lain.
Menurut Presiden Jokowi ia sudah memperhitungkan mengenai kebijakan yang baru ini dan meyakini akan membawa manfaat pada masa depan, Senin (27/5/2024).
Ia juga tidak menyangkal bahwa kebijakannya akan menuai pro (setuju) dan kontra (tidak setuju) di masyarakat.
Menurutnya kebijakannya ini sama seperti pada saat dirinya menerapkan kebijakan BPJS di luar PBI yang gratis untuk 96 juta masyarakat yang mana juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.