Ia menilai bahwa percepatan proses ini menunjukkan kesiapan birokrasi yang solid dan efisien.
“Baru 36 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melantik CPNS dan PPPK. Kabupaten Bogor termasuk yang tercepat dan sudah kami cek dari sisi anggaran, semuanya aman,” kata Zudan dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Zudan menyampaikan pesan penting bagi seluruh ASN yang baru saja diangkat.
Menurutnya, ASN di Kabupaten Bogor harus siap menghadapi tantangan besar, mengingat skala pelayanan publik yang luas dan kompleks di daerah dengan jumlah penduduk terbanyak ini.
“Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang rasa provinsi. Penduduknya 5,8 juta. Ini kekuatan besar yang harus dibarengi dengan pelayanan publik yang optimal,” tambahnya.
Dalam arahannya, Zudan juga menekankan pentingnya integritas dan penguatan kompetensi, terutama dalam menghadapi risiko-risiko birokrasi yang bisa merugikan masyarakat maupun institusi pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa setiap ASN harus memahami pentingnya pelatihan manajemen risiko dalam setiap lini kerja.
Hal ini mencakup risiko hukum, risiko anggaran, dan operasional yang kerap menjadi sumber masalah birokrasi di daerah.
“Jangan sampai ada resiko hukum, resiko operasional, atau bahkan defisit anggaran yang mengganggu reputasi pemerintah. ASN harus menghindari niat jahat dan bekerja dengan akuntabilitas,” ujarnya lugas.
Tak hanya fokus pada pelantikan CPNS dan PPPK penuh waktu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga memberikan perhatian terhadap status PPPK Paruh Waktu.
Pemkab memastikan bahwa mereka tetap memiliki kepastian hukum melalui pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP), serta kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu di masa mendatang.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bogor dalam memberikan keadilan dan kepastian karier bagi seluruh tenaga kerja kontrak di lingkungan pemerintahan.
Momentum pelantikan ini juga memperlihatkan sinergi antar-lembaga di Kabupaten Bogor. Sejumlah tokoh penting turut hadir, seperti Wakil Kepala BKN RI, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh camat dari berbagai wilayah.