AYOBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini memberikan kritik tajam terhadap PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) terkait penanganan bencana tanah longsor di Kota Bogor.
Menurut Dedi, PT KAI seharusnya bertanggung jawab atas pembangunan turap atau benteng penahan tanah (TPT) di area yang terdampak longsor, namun hingga kini masalah tersebut belum juga terselesaikan.
Dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial Instagram pada 6 Maret 2025, Dedi Mulyadi mengungkapkan, “Orang bertanya 'Kang Dedi bagaimana itu penanganan longsor di Kota Bogor?' Sebenarnya kewenangan dan kewajiban untuk membuat Turap atau benteng itu adalah kewajiban PT KAI."
"Tetapi saya melihat bahwa PT KAI sepertinya tidak memiliki kemampuan pembiayaan untuk menyelesaikan itu. Untuk itu saya sudah memerintahkan Kepala PU Provinsi Jawa Barat untuk mengambil alih dan segera membangun TPT akibat longsor di Kota Bogor," sambungnya lagi.
Kritikan ini datang setelah kondisi tanah longsor di kawasan rel kereta api Bogor-Sukabumi semakin memburuk.
Masalah ini sebenarnya pertama kali mencuat pada tahun 2022, saat seorang warganet melaporkan adanya pergeseran tanah dan keretakan pada turap di sekitar Stasiun Batutulis dan Stasiun Maseng.
Dalam unggahannya di Twitter pada 13 Oktober 2022, Rama menyatakan bahwa pergeseran tanah yang terjadi pada kawasan tersebut mencapai sekitar 70 cm.
Ia bahkan mengunggah foto dan video yang menunjukkan kondisi tersebut, yang menyebabkan keprihatinan masyarakat.
Saat itu PT KAI melalui Kepala Humas Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa, menyatakan bahwa jalur rel masih aman untuk dilalui.
Akan tetapi penanganan dari masalah ini dianggap belum tuntas oleh Gubernur Jawa Barat. Terbukti hingga tahun 2025, pembangunan tembok penahan tanah yang dijanjikan PT KAI belum juga terlaksana.
Hal ini mengundang kecaman dari Dedi Mulyadi, yang menilai PT KAI tidak memiliki dana untuk menangani masalah ini dengan serius.