Hal ini mencuat seiring dengan masalah transisi yang tidak terkoordinasi dengan baik. Untuk itu, DPRD mendorong Pemkot Bogor agar mempersiapkan Perumda Trans Pakuan sebagai operator Bis Kita di masa mendatang, dengan membuka kesempatan bagi operator lain di Kota Bogor.
“Kami mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator BisKita,” tegas Rusli.
Dampak Penghentian Layanan dan Alternatif Transportasi
Penghentian sementara Bis Kita tentu mempengaruhi mobilitas masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor informal yang bergantung pada transportasi publik.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, juga menyoroti potensi gangguan akibat keputusan ini.
"Komunikasi yang lebih intens antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat membantu memastikan kelancaran operasional transportasi publik," ujar Abdul Kadir.
Untuk menjaga kelancaran transportasi selama transisi ini, Dishub Kota Bogor juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif, termasuk menyediakan bus operasional dari dinas terkait dan kendaraan untuk pelajar.
Masyarakat diimbau untuk sementara beralih menggunakan angkutan kota (angkot) atau transportasi online.
Baca Juga: Imlek 2025 Tahun Apa? Mengenal Shio Ular Kayu dan Prediksinya
Penutupan Sementara, Evaluasi Layanan Bis Kita
Meskipun penghentian operasional Bis Kita di Kota Bogor berlangsung hingga Februari 2025, Dishub berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.
Dengan adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan solusi transportasi yang lebih efektif dan efisien dapat segera terwujud.***