AYOBOGOR.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mempertanyakan landasan hukum dibentuknya tim verifikasi yang dibentuk oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Sebab, menurunnya kehadiran tim verifikasi ini membuat terjadinya tumpang tindih tupoksi dengan tim PPDB online yang sudah ada.
Untuk mengetahui hasil dari investigasi kecurangan PPDB, DPRD Kota Bogor melalui Komisi I dan Komisi IV memanggil tim khusus yang diketuai oleh asisten pemerintahan Irwan Riyanto itu.
DPRD pun meminta data hasil verifikasi yang sudah dilakukan selama tiga hari ini. Diketahui dari kurang lebih 900 data yang diverifikasi, terdapat 577 data yang dinyatakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga: Kisruh PPDB Bogor 2023, Sebanyak 115 Siswa dengan Data Fiktif akan Dikeluarkan, Cek Daftarnya
Sedangkan untuk data yang tidak sesuai berjumlah 297 dengan sisa 36 data yang belum terverifikasi sampai rapat dimulai dan terdapat 3 data yang tidak dapat diverifikasi karena beralamat di luar Kota Bogor.
"Hari ini kita melakukan rapat gabungan untuk mengetahui carut marut PPDB melalui sistem zonasi, ucap Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata pada Senin (10/7/2023).
Kejadian atau polemik PPDB, kata Dadang sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam. Seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuat tim verifikasi sejak awal PPDB dimulai dengan SK dan tupoksi yang jelas, sehingga bisa bersinergi dengan tim PPDB online yang sudah ada dan memiliki landasan hukum yang jelas.
"Tim Verifikasi harus jelas dasar hukumnya itu apa dan masukan dari komisi, ini harusnya dibentuk dari awal agar tidak terjadi tumpang tindih. Tim Verifikasi juga harus tahu tupoksinya, serta harus mengeluarkan rekomendasi dan tidak memaksakan hasilnya kepada keputusan yang dibuat oleh panitia PPDB Online nantinya," jelas.
Baca Juga: PPDB Bogor Jalur Zonasi Terindikasi Ada Kecurangan, Bagaimana Cek Daftar Namanya?
Kegaduhan dan kecurigaan yang saat ini terjadi di masyarakat juga dinilai oleh Dadang disebabkan karena kurang bijaksananya tim verifikasi memberikan pernyataan kepada media. Seharusnya, apa yang dilakukan oleh Tim Verifikasi bentukan Wali Kota Bogor bisa memberikan rasa kepercayaan dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Tim verifikasi harus lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi ke media agar tidak membuat keresahan dan kegaduhan di masyarakat," ungkapnya.
Ia juga meminta kepada Pemkot Bogor agar bisa memfollow-up laporan yang nantinya dikeluarkan oleh tim verifikasi. Hal tersebut bertujuan untuk mencari siapa pelaku yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam proses PPDB di Kota Bogor.
"Hasil verifikasi harus difollow up oleh inspektorat dan kami minta untuk disampaikan ke DPRD," ujarnya.
Selama ini, Pemerintah Kota Bogor terkesan hanya bisa menyalahkan sistem zonasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut pun disayangkan oleh Dadang, karena fakta yang ada, Pemerintah Kota Bogor belum menunjukkan keberpihakan anggaran kepada sektor pendidikan.
