PKH Rp3 Juta KKS BNI Harus Cepat Diambil dari Rekening! Kalau Enggak, Bisa Repot

AYOBOGOR.COM -- Pencairan PKH telah memasuki termin ke-empat untuk pemegang KKS Bank BNI. Maka itu bagi Anda yang merasa dalam kelompok ini harus segera mengecek rekening secepatnya dan mengambil dana bantuan.

Pasalnya, Anda akan mengalami kerugian dan kesulitan jika tidak segera mengambil dana PKH yang diberikan ke KKS BNI secepat mungkin dari rekening. Pemerintah akan segera mengalihkan dana tersebut ke PT Pos jika Anda belum juga menariknya.

Jika sampai dana bantuan PKH untuk pemegang KKS BNI ditarik kembali pemerintah, lalu dialihkan ke PT Pos, maka Anda harus mengambilnya ke Kantor Pos.

Adapun penyaluran dana bantuan melalui PT Pos tentunya tidak bisa dilakukan kapan saja. Anda harus mengikuti jadwal yang disediakan oleh Kantor Pos yang bersangkutan.

Hal tersebut tentu lebih ribet dan membuat Anda lebih sulit dalam mencairkan dana PKH sebesar Rp3 juta. Maka itu lebih baik Anda mengecek rekening segera, lalu mengambilnya.

Sebelumnya, dilansir dari Video Channel Youtube Diary Bansos yang diunggah Kamis, 16 Maret 2023, disebutkan bahwa ada beberapa wilayah yang sudah menerima SP2D PKH untuk pemegang KKS BNI terbaru.

Namun begitu, Data Bayar ini belum masuk semua, karena PKH bagi pemegang KKS BNI disalurkan dengan sistem gelombang atau termin.

Bantuan PKH untuk KKS BNI harus segera diambil (Istock) (Ambar Hadi)

Akan tetapi jangan khawatir, jika nama Anda terdaftar di status SIKS NG sebagai penerima bansos untuk termmin pertama 2023, maka bantuan PKH untuk KKS BNI dipastikan cair.

Tapi jika nama Anda masih tercantum sebagai penerima bansos tahun lalu di aplikasi SIKS NG GIS, maka dipastikan bantuan tersebut tidak akan cair.

Wilayah yang sudah menerima SP2D pencairan PKH KKS Bank BNI adalah wilayah Jawa Timur. Antara lain Surabaya, Pasuruan, probolinggo, situbondo, malang.

Di sisi lain, mungkin saja ada daerah lain yang sudah menerima SP2D PKH KKS Bank BNI. Jika sudah demikian, maka dipastikan bantuan akan segera ditransfer ke rekening masing-masing.

Adapun Fungsi SP2D atau data bayar adalah sebagai alat kontrol untuk mengecek apakah bantuan yg cair sesuai apa tidak dengan peraturan pemerintah dan untuk melihat bantuan cair ke daerah mana saja.

Surat ini biasanya disampaikan langsung ke pendamping sosial di daerah. Jika Data Bayar sudah turun, maka pendamping sosial wajib memberitahukannya ke warga penerima bansos yang mereka dampinggi.